BANDA ACEH | ACEH INFO – Duta Besar Australia untuk Indonesia, Stephen Scott, beserta rombongan mengunjungi Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Kedatangan Duta Besar itu disambut, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Darmansyah Hasibuan, Selasa, 14 November 2023, di Ruang Command Center Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, H Rafi’uddin dari Mahkamah Syar’iyah Blangkeujeren. Dan dihadiri DP3A Aceh, Hakim Tinggi, Ketua dan Hakim seluruh Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota se Aceh via daring.
H Rafi’uddin, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Aceh perlindungan perempuan dan anak sudah dilaksanakan pasca perceraian secara bertahap.
Namun, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dalam hal penanganan perkara terkait perlindungan perempuan dan anak serta mengikutisertakan Hakim Tinggi dan Hakim Mahkamah Syar’iyah se Aceh dalam peningkatan kapasitas penangan perkara perlindungan perempuan anak.
Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia Stephen Scott, mengucapkan terima kasih kepada H Rafi’uddin, yang langsung mengikuti kegiatan ini meskipun
secara daring.
“Apresiasi juga kepada H Darmansyah Hasibuan atas sambutan rombongan serta Plt Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DP3A) Aceh, Ibu Mutia Juliana,” ucapnya.
Ia menjelaskan, kedatangannya ke Aceh adalah yang pertam dan antara Aceh dan Australian sudah lama bekerjasama pasca terjadinya Tsunami.”Kami sudah mengunjungi Kapal Apung yang dibawa oleh Tsunami sampai ke tengah kota,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Darmansyah Hasibuan, memaparkan secara singkat terkait dengan sistem peradilan di Mahkamah Syar’iyah Aceh (Judical System In Aceh). Berkaitan dengan The Religious Courts in Aceh known as the Syar’iyah Court (Mahkamah Syar’iyah), akibat hukum dari perceraian, perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Plt DP3A Aceh, Mutia Juliana, menyampaikan, bahwa di Aceh masih diperlukan kajian yang mendalam terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Keterlibatan perempuan di Aceh semakin meningkat menjadi anggora dewan dan keterlibatan dalam pemerintahan Aceh.
Setiap tahun kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi peningkatan, contoh perceraian, pemerkosaan dan kekerasaan dalam rumah tangga, yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah dan pengadilan umum, dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama dengan mengupayakan terjadinya penurunan terhadap kekerasan terhadap anak.
Kemudian, peran AIPJ2 menjadi sangat penting dalam upaya mendukung pelaksanaan berbagai program Pemerintah Aceh,” pungkasnya.[]
Editor: Izal Syafrizal
