LONDON | ACEH INFO – Gelombang kejut masih dirasakan setelah muncul peringatan dari lembaga kontraintelijen dalam negeri Inggris, MI5, bahwa ada upaya campur tangan dari China terhadap parlemen Inggris. Tetapi beragam isyarat menunjukkan peringatan itu bukanlah yang terakhir, lapor wartawan BBC urusan keamanan, Gordon Corera.
MI5 mengatakan Christine Lee, seorang pengacara terkenal di lingkungan komunitas China di Inggris, secara diam-diam bekerja untuk Partai Komunis China guna mengusung kepentingannya.
MI5 tidak sampai menuduh Lee terlibat dalam kegiatan mata-mata – mencuri data rahasia – tetapi terlibat dalam aktivitas campur tangan.
Para menteri dan pejabat tinggi mengatakan di masa yang akan datang akan dikeluarkan peringatan baru seiring dengan usaha sejumlah lembaga keamanan untuk membongkar keterlibatan orang-orang yang secara diam-diam mempengaruhi kehidupan publik.
Namun timbul banyak pertanyaan apakah pihak berwenang telah mengambil langkah memadai untuk menangkal campur tangan asing dan mengapa sejauh ini belum ada undang-undang baru di Inggris untuk menangani masalah itu.
Sumber-sumber pemerintah mengatakan keputusan mengeluarkan peringatan diambil beberapa bulan lalu dan setelah lama dilakukan penyelidikan.
Dasar pemikirannya adalah satu-satunya cara mengacaukan ancaman ini dengan membeberkannya ke publik, dengan mengeluarkan peringatan kepada Parlemen Inggris bahwa orang-orang yang terlibat akan segera menjadi sorotan umum. Langkah ini baru dua kali ditempuh.
Dan peringatan lain mungkin akan dikeluarkan tidak hanya sebatas kepada parlemen untuk mencermikan fakta bahwa ini bukanlah satu-satunya kehidupan publik yang diyakini berisiko.
Christine Lee tidak ditindak dan sejauh ini belum memberikan tanggapan atas tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Bantuan keuangan dari China dan Hong Kong
Peringatan MI5 kepada Parlemen Inggris menyebutkan Christine Lee memfasilitasi sumbangan keuangan agar tampak sebagai donasi dari dalam negeri Inggris sendiri tetapi sejatinya berasal dari China dan Hong Kong.
Anggota parlemen dari Partai Buruh, Barry Gardiner, menerima dana lebih dari £400.000 atau setara dengan Rp781 miliar untuk kantornya selama tempo lima tahun dan tampak sebagai penerima bantuan terbesar – meskipun upaya mempengaruhi ini diduga terjadi lintas partai.
Gardiner mengatakan kepada parlemen peringatan MI5 tidak dikeluarkan berdasarkan sumbangan keuangan untuk kantornya. Menurutnya, bantuan itu sudah berakhir pada 2020 dan pernyataan Gardiner lantas menimbulkan pertanyaan apakah donasi baru ke anggota-anggota lain yang mendorong pengeluaran peringatan MI5.
Patut dicatat, seperti dilaporkan wartawan BBC urusan keamanan, Gordon Corera, peringatan tersebut merujuk pada anggota parlemen yang bercita-cita tinggi dan masih aktif, dan tuduhan yang muncul adalah Partai Komunis China mungkin berusaha memupuk sekelompok politikus baru.
Ketika berbicara di Parlemen pada Senin (17/01), Menteri Dalam Negeri Priti Patel membantah jika pemerintah lengah menghadapi ancaman pengaruh asing. Bagaimanapun, muncul berbagai pertanyaan apakah sudah diambil langkah memadai untuk mengatasi masalah tersebut.
Laporan tentang Rusia pada Juli 2020 mengangkat kekhawatiran tentang campur tangan Moskow terhadap kehidupan publik. Laporan itu mengkritik badan-badan keamanan dan politikus karena tidak berbuat memadai guna menangkal masalah ini.
Satu persoalan yang mengemuka adalah badan-badan keamanan gugup jika terlalu terlibat dalam urusan politik. Walaupun Parlemen sudah lama menjadi sasaran mata-mata, MI5 bersikap hati-hati agar tidak digunakan sebagai alat menyerang lawan-lawan politik.
Sejumlah sumber di Badan Intelijen Dalam Negeri khawatir hal itu sudah terjadi pada tahun 1980-an ketika pemerintah Partai Konservatif mendorongnya menyelidiki dugaan adanya dukungan asing terhadap penambang yang mogok dan aktivis perdamaian.
Namun beberapa peristiwa seperti troll Rusia (orang-orang yang menyerang melalui internet) dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 memaksa isu campur tangan asing ini memihak agenda keamanan nasional.
Dan selama beberapa tahun terakhir, China menjadikan agenda tersebut semakin terangkat dengan adanya kekhawatiran negara itu menggunakan kekuatan ekonominya untuk menebar pengaruh, sering kali melalui tawaran kesepakatan bisnis atau uang.
Yang dikhawatirkan, lapor Gordon Corera, negara-negara seperti Rusia dan China tidak saja melakukan lobi terbuka seperti yang dilakukan banyak negara lain, tetapi menggunakan teknik-teknik terselubung untuk mempengaruhi politik sesuai dengan kepentingannya.
Dalam praktiknya, negara-negara itu mungkin menerjunkan agen yang menyamar, menyediakan dana atau membuat ketergantungan melalui kesepakatan bisnis guna mewujudkan tujuan seperti memperlunak kebijakan luar negeri, menyetujui pengambilalihan bisnis atau keputusan investasi, atau mencegah munculnya kritik terhadap masalah hak asasi manusia.
Tetapi tantangan yang muncul adalah sekalipun campur tangan asing ini berhasil dibongkar, kegiatan itu tidak selalu melanggar hukum yang ada. Oleh karena itu, sekarang ada desakan yang semakin gencar untuk menutup celah-celah dan memberlakukan undang-undang baru.
Satu langkah yang telah dipertimbangkan adalah akta pendaftaran agen asing. Amerika Serikat sudah mempunyai payung hukum yang memungkinkan individu-individu diadili jika gagal mendaftarkan diri bahwa mereka bekerja untuk negara lain.
Tahun lalu pemerintah Inggris mengkonsultasikan kepada parlemen mengenai kewenangan baru untuk “menangkal aktivitas negara musuh” yang dirancang menjadi payung baru. Namun draf usulan itu belum diserahkan kepada Parlemen.
Juga muncul seruan agar diambil langkah memberantas sumbangan politik, misalnya sumbangan melalui perusahaan cangkang yang mungkin digunakan untuk menyembunyikan dana asing.
Pemerintah Inggris sekarang berjanji akan menempuh langkah di berbagai lini ini tetapi belum memberikan tenggat waktu kapan akan menyerahkan rancangan undang-undang mengenai kewenangan baru. Untuk saat ini, badan-badan keamanan mungkin merasa bahwa satu-satunya opsi mengacaukan campur tangan asing adalah mengeluarkan peringatan lagi.[]
SUMBER: BBC INDONESIA
