BANDA ACEH | ACEH INFO – Massa aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyampaikan enam tuntutan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.

Tuntutan yang dibacakan oleh Presma Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Mahmuddin itu, disampaikan setelah lebih kurang dua jam menduduki gedung wakil rakyat tersebut.

“Pertama, kami menolak keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat Indonesia,” kata Mahmuddin, pada Senin, 5 September 2022.

Selanjutnya, mereka mendesak pemerintah  agar memformulasikan kebijakan alternatif terbaik di samping mendistribusikan bansos (bantuan sosial) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Kemudian, pemerintah didesak membuat regulasi penyaluran BBM bersubsidi dengan berdasarkan data yang tepat dan terukur.

Tidak hanya itu, dalam aksi yang diikuti ratusan mahasiswa UIN Ar Raniry tersebut juga mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif listrik.

Tuntutan pun ditujukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar menolak proposal pemerintah terkait kenaikan harga BBM.

“Keenam, mengamini seluruh point tuntutan masyarakat dan mahasiswa,” tegas Mahmuddin.

Seperti diketahui, ratusan mahasiswa UIN Ar Raniry menggeruduk Gedung DPRA, Kota Banda Aceh, pada Senin, 5 September 2022.

Para mahasiswa menyuarakan penolakan kenaikan BBM yang beberapa waktu lalu harganya diumumkan naik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.[]

PEWARTA: MUHAMMAD