BANDA ACEH | ACEH INFO – Pemecatan terhadap dokter kontrak di Rumah Sakit Umum Meuraxa lantaran mengkritisi Wali Kota Banda Aceh Aminullah melalui media sosial dinilai merupakan tindakan otoriter. Apalagi jika yang disampaikan korban merupakan fakta dan bukan merupakan fitnah.
“Apa yang disampaikan adalah fakta bukan fitnah. Kecuali yang dia sampaikan fitnah, itu baru bisa diberikan teguran, tapi kalau ini adalah fakta karena soal insentif, itu memang hak yang harus diberikan,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, Minggu, 10 April 2022.
Dari catatan MaTA diketahui posisi anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam kondisi defisit hampir sekitar Rp80-an miliar. Hal ini menurut Alfian patut ditelusuri mengapa terjadi defisit anggaran di Banda Aceh dalam jumlah yang begitu besar.
“Kondisi Pemko Banda Aceh hari ini juga perlu dipertanyakan, DPR itu masih ada atau enggak? Karena saya melihat semua (anggota) DPR takut kepada pemerintah kota Banda Aceh, apakah takut dipotong pokir atau bagaimana? Saya tidak tahu, yang jelas pengawasan DPRK Banda Aceh saat ini sedang tidak berfungsi, apapun alasannya,” ujar Alfian lagi.
Baca: Dokter Kontrak Dipecat Gara-gara Sindir Wali Kota Banda Aceh?
Alfian menyayangkan jika ada anggota DPRK Banda Aceh yang justru ikut mendukung pemecatan terhadap dokter kontrak tersebut, yang notabenenya sedang menuntut haknya. Dia menyebutkan saat ini sudah tidak lazim lagi mempraktikkan gaya feodal di pemerintahan yang demokratis.
“Saya pikir saat ini bukan lagi zaman feodal, apalagi masyarakat Kota Banda Aceh ini memiliki masyarakat yang pengetahuannya lebih di atas rata-rata di level daerah lain. Jadi gaya-gaya feodal jelas bentuk yang tidak patut dan itu tidak bisa diterima,” tambah Alfian.
Dia menyebutkan persoalan insentif yang berujung pemecatan tersebut selayaknya mendapat advokasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hal tersebut juga perlu dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk menguji apakah ada maladministrasi dalam proses pemecatan tersebut.
Baca: Pecat dokter Gara-gara Kritik di Medsos, Netizen Anggap Rezim Pemko Banda Aceh Diktator
“Karena hak-hak mereka belum dibayar, kenapa belum dibayar? Soal terjadi defisit juga perlu dilihat kenapa terjadi defisit? Makanya saya melihat agak aneh dengan kondisi Kota Banda Aceh saat ini, DPR kan seperti tidak berfungsi saat ini, kesannya seperti takut mereka. Kalau tidak takut pasti mereka ngomong kan?”
Di sisi lain, Alfian juga menyorot hak-hak desa di Kota Banda Aceh yang belum ditunaikan oleh Aminullah Usman. Padahal itu merupakan janji kampanye Wali Kota Aminullah Usman.
“Misalnya ketika ada orang yang meninggal, tiap desa itu ada uang kematian yang diberikan kepada ahli waris untuk satu orang itu Rp3 juta. Dan itu juga banyak yang belum dilunasi sampai sekarang,” ungkap Alfian.
MaTA menilai kondisi Banda Aceh hari ini sedang tidak baik-baik saja. Terlebih dengan sikap DPRK Banda Aceh yang terkesan takut terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif sehingga diam seribu bahasa. “Dalam hidup saya baru DPRK Banda Aceh yang saya temukan paling takut terhadap pemerintah hari ini,” tegas Alfian.[]
