Oleh : Hadi Irfandi
Rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2024 menjadi saksi tantangan berat yang dihadapi oleh demokrasi di tanah ini. Seharusnya menjadi panggung harmoni, kepentingan bersama, dan representasi rakyat.
Namun kenyataannya, rapat tersebut diwarnai oleh kericuhan yang mencerminkan ketidaksepakatan dan ketegangan yang mendalam.
Proses penyusunan RAPBA adalah inti dari tatanan demokrasi. Harapannya adalah melibatkan pemimpin dan perwakilan masyarakat dalam sebuah dialog yang konstruktif, menciptakan kebijakan yang mencerminkan kepentingan bersama, dan menjembatani perbedaan.
Akan tetapi, realitas di Rapat RAPBA 2024 menunjukkan adanya tantangan serius dalam merealisasikan harapan tersebut.
Salah satu tantangan utama adalah kurangnya harmoni di antara stakeholder yang terlibat dalam proses tersebut.
Hampir terjadinya adu jotos dan bagian kepala T Ahmad Dadek berdarah terkena serpihan piring yang dilempar ke dinding merupakan rekam jejak bahwa demokrasi kita masih cacat.
Meskipun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menyusun anggaran yang menguntungkan rakyat Aceh, perbedaan pandangan dan kepentingan yang beragam menciptakan atmosfer ketegangan. Pemimpin dan perwakilan masyarakat harus mampu bekerja sama melewati perbedaan ini untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Partisipasi masyarakat yang rendah juga menjadi tantangan krusial. Demokrasi seharusnya memberikan hak dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi kenyataannya, banyak rakyat yang merasa terpinggirkan. Mereka merasa bahwa suara mereka tidak didengar, dan inilah yang dapat menjadi akar dari ketidakpuasan yang pada akhirnya menyebabkan kericuhan.
Adanya ketidaktransparan dalam penyusunan anggaran menjadi pemicu lain dari kericuhan tersebut. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana kebijakan diambil dan bagaimana alokasi anggaran dilakukan. Namun, jika proses ini tidak transparan dan sulit dimengerti oleh publik, ketidakpercayaan muncul dan menciptakan ketegangan yang dapat meledak sewaktu-waktu.
Dalam menghadapi tantangan ini, sangat penting untuk menyadari bahwa demokrasi adalah perjalanan yang terus berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan dialog yang lebih mendalam. Pemimpin dan masyarakat harus bersedia untuk mendengarkan satu sama lain, mencari solusi bersama, dan meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif sejak awal proses penyusunan anggaran. Ini tidak hanya mencakup memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat.
Pemimpin dan perwakilan masyarakat juga perlu menciptakan platform dialog yang terbuka dan inklusif. Forum seperti pertemuan publik, diskusi kelompok, dan mekanisme konsultasi yang efektif dapat menjadi sarana untuk mencapai pemahaman bersama. Melalui dialog yang terbuka, perbedaan pandangan dapat diatasi, dan kesepakatan dapat dicapai.
Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum setiap beberapa tahun, tetapi juga tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam merespon tantangan demokrasi yang dihadapi di rapat RAPBA 2024.
Penting juga untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif. Masyarakat harus memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi terkait anggaran, dan pemerintah daerah harus transparan dalam setiap langkah penyusunan anggaran. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi ketegangan.
Krisis demokrasi yang terjadi dalam rapat RAPBA 2024 harus diambil sebagai momentum untuk perbaikan. Pemimpin dan perwakilan masyarakat harus merenung, memahami akar permasalahan, dan bersedia untuk mengambil langkah-langkah tegas menuju perbaikan. Ini tidak hanya tentang menyusun anggaran, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Aceh.
Penting untuk mengingat bahwa demokrasi adalah proyek bersama. Setiap pemimpin dan warga negara memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dalam menghadapi tantangan di rapat RAPBA 2024, tidak cukup hanya menyalahkan satu pihak.
Diperlukan komitmen bersama untuk membangun demokrasi yang lebih baik, memastikan partisipasi masyarakat yang lebih besar, dan menciptakan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat Aceh. Hanya melalui upaya bersama, Aceh dapat melangkah maju menuju demokrasi yang kuat dan inklusif.[]
Penulis adalah: Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
