BANDA ACEH | ACEH INFO – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Muhammad Ridwan, mendukung upaya pemerintah untuk menarik subsidi BBM bersubsidi yang dinilai kurang tepat.
“Sangat mendukung langkah pemerintah untuk penyesuaian harga BBM, kebijakan ini diharapkan akan berdampak baik bagi stabilitas perekonomian negara nantinya”, ujar anggota DPRA tersebut.
Muhammad Ridwan menambahkan, pemerintah terus mematangkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar. Serangkaian pertemuan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, PT Pertamina, hingga DPR digelar untuk menemukan formula kenaikan yang tepat.
Kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, karena beban subsidi energi sudah terlalu besar untuk ditanggung tahun 2022, sehingga subsidi tersebut bisa dialihkan untuk masyarakat kurang mampu dan sektor lainnya.
“Seperti sektor pendidikan, kesehatan dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar penggunaan subsidi lebih tepat sasaran,” tutur Muhammad Ridwan.
Hingga Juli 2022, pertalite sudah terjual 16,8 juta kiloliter (Kl) dari kuota 23 juta Kl atau sekitar 73 persen. Sementara solar bersubsidi terjual 9,9 juta dari kuota 14,9 juta Kl .Ditaksir, kuota pertalite dan solar hanya cukup hingga akhir Oktober mendatang.
Pertalite dibanderol dengan harga Rp 7.650 per liter, dari harga keekonomian berdasarkan hitungan Pertamina sebesar Rp 17.000-Rp 18.000 per liter. Adapun solar bersubsidi dijual pada harga Rp 5.150 per liter dari harga keekonomian Rp 18.000 per liter. Total anggaran subsidi dan kompensasi energi yang disiapkan pemerintah sepanjang 2022 mencapai Rp 502 triliun.
Pemerintah sebetulnya tidak berencana menggelontorkan anggaran subsidi energi sebesar itu pada tahun 2022. APBN 2022 mulanya hanya mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp 152,5 triliun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 63 per barel. Asumsi ICP belakangan direvisi mengikuti lonjakan harga minyak mentah dunia.
Pemerintah mengusulkan APBN Perubahan 2022 dengan asumsi ICP sebesar US$ 100 per barel. Usulan ini disetujui Badan Anggaran DPR pada 19 Mei lalu. Dengan berubahnya asumsi ICP, anggaran subsidi dan kompensasi membengkak 229% atau bertambah Rp 349,9 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Per Juli 2022, ICP bahkan menyentuh US$ 106 per barel.
EDITOR: M. AGAM KHALILULLAH
