LANGSA | ACEH INFO – Ratusan mahasiswa Universitas Samudra (Unsam) sempat menguasai Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa ketika menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Kamis, 8 September 2022. Para demonstran lantas menduduki kursi para wakil rakyat dan meneriakkan yel-yel yang menolak naiknya harga BBM.
Aksi penolakan terhadap naiknya BBM ini mendapat dukungan dari Pj Wali Kota Langsa Said Mahdum, Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi dan Wakil Ketua DPRK Langsa Syaifullah beserta beberapa anggota dewan lainnya. Maimul Mahdi bahkan mengatakan Pemerintah Kota Langsa juga mendukung aksi penolakan harga BBM yang baru ditetapkan Pemerintah Pusat.
Said Mahdum turut mengapresiasi aksi demo yang dilakukan massa karena tidak anarkis.
“Mari sama-sama kita berdoa, semoga ada kebijakan terbaik terkait kenaikan harga BBM,” ucap Said Mahdum.
Said Mahdum, Maimul Mahdi dan Syaifullah pun ikut membuat video bersama yang berisi menolak kenaikan harga BBM.
Selain menolak kenaikan harga BBM, massa yang berasal dari Unsam juga menuntut distribusi air PDAM, pembenahan pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Langsa. Mereka juga meminta Wali Kota Langsa turut melibatkan mahasiswa Universitas Samudra dalam merumuskan master plan kota tersebut.
Setelah selesai menyampaikan tuntutannya, massa Unsam membubarkan diri pada pukul 12.15 WIB dengan tertib.
Demonstrasi kemudian dilanjutkan aliansi mahasiswa dari kampus lain pada pukul 13.30 WIB. Aliansi ini terdiri dari mahasiswa IAIN Langsa, Stikes Bustanul Ulum, Sains Cut Nyak Dhien Langsa, dan Poltekes Depkes Aceh.
Kedatangan aliansi mahasiswa Langsa ini disambut oleh Pj Wali Kota Langsa, Said Mahdum dan Wakil Ketua DPRK Langsa, Syaifullah. Sama seperti mahasiswa Unsam, aliansi mahasiswa Langsa tersebut juga menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Mereka menilai kebijakan tersebut telah menyengsarakan rakyat.
Dalam aksinya, aliansi mahasiswa Langsa juga mendesak Presiden RI untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan mendesak DPR RI untuk menyelesaikan pasal-pasal kontroversial RKUHP.
Selain itu, massa gabungan mahasiswa ini juga meminta Pj Wali Kota Langsa untuk menyelesaikan permasalahan Hutan Manggrove, serta meminta Pj Wali Kota untuk menyelesaikan permasalahan banjir di beberapa titik, di Kota Langsa.
“Kami meminta kepada DPRK Langsa untuk merespon petisi kami kemudian dirilis dan membuat video penolakan kenaikan BBM dan mengirim petisi mahasiswa pada hari ini juga,” desak massa gabungan tersebut.
Semua tuntutan mahasiswa ini disambut secara positif oleh Pj Wali Kota Langsa. Massa baru membubarkan diri pukul 15.10 WIB usai menerima semua penjelasan dari Wali Kota Langsa terkait tuntutan mereka.[]
EDITOR: BOY NASHRUDDIN AGUS
