ACEH UTARA | ACEH INFO – Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Aceh Utara, untuk meresmikan pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan, pabrik yang dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun itu, harus bisa berproduksi dengan kapasitas maksimal yang mencapai 570 ribu ton.
“Saya minta betul-betul komitmen Kementerian BUMN, komitmen Pupuk Indonesia, komitmen di manajemen PIM sendiri, betul-betul mencari solusi, mencari jalan keluar untuk urusan gas, karena kuncinya ada di situ. Sehingga keluar betul nanti output terpasang sesuai yang kita inginkan, 570 ribu ton,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id.
Jokowi menambahkan, saat sekarang ini kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 13,5 juta ton dan baru terpenuhi sekitar 3,5 juta ton. Oleh karena itu, keberadaan pabrik tersebut diharapkan dapat meningkatkan suplai pupuk nasional.
“Setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke sawah ketemu petani, selalu yang disampaikan adalah, Pak pupuk enggak ada. Pak, pupuk harga tinggi. Kalau enggak ada, kalau suplainya turun, artinya harga pasti naik otomatis, apalagi yang bersubsidi. Inilah problem besar kita yang harus kita atasi,” tutur Jokowi
.Presiden menekankan, kenaikan harga pupuk adalah salah satu pemicu kenaikan harga pangan. Untuk itu, ketersediaan stok pupuk sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan di tanah air.
“Hampir di semua negara sekarang ini harga pangan naik sangat drastis sekali. Problemnya adalah karena perubahan iklim, yang kedua adalah masalah pupuk, karena perang di Ukraina, karena produsen pupuk Rusia, produsen pupuk Ukraina itu sangat gede sekali. Itu mengguncangkan sisi pertanian hampir di semua negara. Produksi, produktivitas menjadi turun, akhirnya output-nya berkurang, harga menjadi naik,” pungkasnya.
Tambahnya, di Aceh terdapat dua pabrik pupuk yang berhenti beroperasi yaitu milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM karena terkendala pasokan gasmaka Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Itulah yang saya tugaskan saat itu kepada Menteri Erick Thohir, untuk bisa dijalankan dua-duanya. Tapi ini baru dijalankan yang PIM-nya, AAF-nya masih ada banyak masalah yang harus dilihat dan dihitung. Oke, jalan dulu satu enggak apa-apa, PIM I-PIM II jalanin, kebutuhan gas dicarikan,” ucapnya.
EDITOR: M. AGAM KHALILULLAH
