JAKARTA|ACEHINFO-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberi arahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) boleh kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama seminggu ke depan. Ini untuk mengurangi kepadatan arus balik lebaran.
Berdasarkan arahan itu, maka PNS kemungkinan akan WFH mulai Senin, 9 Mei 2022 sampai Jumat, 13 Mei 2022. Mereka diperbolehkan masuk kantor mulai Senin, 16 Mei 2022.
Tjahjo meninta seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. “Setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Tjahjo, dalam keterangannya Minggu (8/5).
Politikus PDIP itu menegaskan, WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Lantaran kini instansi telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-19,” kata dia.
Tjahjo juga mengingatkan, agar seluruh ASN tetap konsisten menjadi contoh penerapan disiplin protokol Kesehatan. PPK diminta pula memastikan ASN atau PNS di lingkungannya sudah mendapatkan vaksin lengkap, termasuk vaksin booster.
Arahan untuk PNS kerja dengan sistem WFH ini merupakan respons atas saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memprediksi terjadinya kemacetan selama arus balik libur Lebaran 2022.
“Kami mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi-instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home,” ungkap Listyo.
Pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta menerapkan aturan serupa. Namun tentunya sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Menaker Ida Fauziah mengatakan, sistem WFH telah familiar dijalankan selama pandemi sehingga tidak akan menganggu berjalannya operasional perusahaan swasta.
Sistem ini tentunya sudah cukup familiar bagi kita di mana pengaturan ini pernah bersama-sama kita lakukan selama pandemi Covid-19. Sistem ini bisa diterapkan sementara waktu guna menghindari kepadatan puncak arus balik,” katanya kemarin.
Ida meminta pengusaha berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pekerja atau buruh yang mudik lebaran, sehingga dapat menghindari puncak arus balik tersebut. “Tentunya, pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan aturan yang berlaku di masing-masing tempat kerja,” katanya.[]
