Banda Aceh | Acehinfo – Pengadilan Negeri Banda Aceh Gelar Public Campaign untuk Pembangunan Zona Integritas
Banda Aceh, 13 Maret 2025 – Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh mengadakan public campaign dalam rangka pembangunan Zona Integritas guna memenuhi persyaratan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, PN Banda Aceh membagikan bingkisan Ramadhan berupa sembako, goodie bags, dan alat tulis kepada masyarakat sekitar kantor pengadilan yang berlokasi di Jalan Cut Mutia, Kecamatan Baiturrahman.
Kegiatan ini dimulai pukul 15.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua PN Banda Aceh, Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua PN Banda Aceh, Fauzi, S.H., M.H., serta seluruh hakim dan pegawai.
“Selain sebagai bagian dari persyaratan menuju WBK dan WBBM, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kepedulian sosial serta membawa berkah bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadhan,” ujar Teuku Syarafi.
Fauzi, selaku Koordinator Zona Integritas PN Banda Aceh, menambahkan bahwa pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Momen seperti ini penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh siap membantu mereka yang membutuhkan pelayanan,” ujarnya.
Selama satu jam, masyarakat sekitar tampak antusias menerima bingkisan yang dibagikan. Seorang warga yang enggan disebut namanya mengungkapkan harapannya terhadap pesan anti korupsi yang disampaikan dalam atribut yang dibagikan. “Tas dan atributnya bertuliskan ‘Stop Gratifikasi’ dan ‘Anti Korupsi’. Semoga pesan ini menjadi amanah dalam menegakkan keadilan,” tuturnya.
Zona Integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen dalam mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. Hal ini mencakup pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan dalam berbagai aspek seperti manajemen perubahan, tata laksana, sistem manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik.
