BANDA ACEH | ACEH INFO — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh bersama International Labour Organization (ILO) Tim Promise II Impact, dan delegasi Swiss Economic Cooperation and Development (SECO) mengadakan forum koordinasi dalam rangka digitalisasi ekosistem rantai nilai komoditas nilam.
Kegiatan yang bertujuan memetakan potensi (business matching) minyak nilam itu juga diiukti lembaga keuangan guna mendukung transformasi digital petani nilam, pelaku UMKM dan pemangku kepentingan lain dalam mata rantai nilai minyak nilam, sehingga dapat lebih mudah memperoleh pembiayaan modal kerja maupun investasi dari Lembaha Jasa Keuangan (LJK) yang ada.
Para stakeholder terkait, yaitu Ketua TPAKD Provinsi Aceh, Ketua TPAKD Kabupaten Aceh Besar, Kepala Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala (USK), pihak perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, hingga pihak pergadaian.
Baca Juga: OJK Sosialisasi Wakaf Uang Kepada Perbankan
Kepala OJK Provinsi Aceh Yusri dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan IV-2024 sebesar 4,23 persen meningkat dari triwulan sebelumnya, serta tingkat inflasi Aceh sebesar 1,59 persen adalah terendah se-Sumatera dan juga di bawah inflasi nasional sebesar 2,61 persen.
“Namun, kita juga mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Aceh yang baik dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan di Aceh yang masih cukup tinggi sebesar 14,45 persen (nasional: 9,36%), dengan distribusi terbesar di Desa sebesar 16,92 persen dan di Kota sebesar 9,79 persen,” jelas Yusri.
Lebih lanjut, Yusri menyampaikan struktur PDRB Aceh yang masih didominasi oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Perikanan dengan porsi sebesar 30,71 persen, namun porsi pembiayaan perbankan (lokasi bank) baru sebesar 6,02 persen.
“Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian Aceh sangat potensial dan dapat menjadi keunggulan Aceh, sehingga perlu dilakukan pengayaan produk dan ekosistemnya dengan lebih baik. Terlebih, produk hasil olahan minyak nilam dari Aceh yang sudah dikenal masyarakat, perlu didorong digitalisasi ekosistem rantai nilainya,” kata Yusri.
Baca Juga: Terindikasi Lakukan Penipuan Robot Trading Smart Walet Diblokir
Sebelumnya, OJK Aceh bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim ILO Promise II Impact telah menjalankan program pengembangan produksi dan pengayaan produk serai wangi disertai dengan business matching dengan LJK.
Hal yang sama dengan pengayaan dan pengembangan ekosistem komoditas nilam yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar juga diharapkan dapat didukung oleh LJK agar petani nilam lebih mudah mendapatkan akses keuangan, serta untuk lebih memberikan kenyamanan bagi bank yang menyalurkan pembiayaan, pendirian lembaga penjaminan kredit/pembiayaan daerah di Aceh menjadi salah satu opsi yang sangat mendukung percepatan pembiayaan perbankan di sektor pertanian.
“OJK Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan ekosistem rantai nilai minyak nilam, serta mendorong terlaksananya business matching petani nilai dengan lembaga jasa keuangan. Untuk itu, dukungan seluruh pihak, khususnya keberpihakan pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian dan komoditas di Aceh yang berorientasi ekspor juga menjadi kunci dalam digitalisasi ekosistem rantai nilai komodotas nilam di Aceh,” tegas Yusri.
Baca Juga: Inflasi di Aceh Relatif Terkendali
Project Manager Promise II Impact Djauhari Sitorus menyampaikan pentingnya kerja sama dan adopsi teknologi digital dalam memperkuat ekosistem nilam. Sementara itu Ketua Atsiri Research Center (ARC) Univesitas Syiah Kuala Syaifullah Muhammad, menyampaikan bahwa minyak nilam merupakan komoditas ekspor di Indonesia dimana berdasarkan data Kementerian Perdagangan (2014), produk minyak nilam Indonesia mendominasi pasar perdagangan nilam global, menguasai 80 – 90 persen pangsa pasar dunia yang 70 persen berasal dari Aceh.
“Oleh karena itu, perlu dukungan kepada petani nilam dan ekosistem rantai nilainya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja. Hal ini tentu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahap-3 (2015-2019) yang menyatakan bahwa sektor pertanian masih penting dalam pembangunan perekonomian nasional,” ujarnya.[]
