BANDA ACEH | ACEH INFO – Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Muallem memerintahkan kepada Saiful Bahri selaku Ketua DPRA yang baru untuk mempertahankan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Perintah tersebut akan menjadi tugas pertama bagi Saiful Bahri setelah dilantik.

Menurut Muallem, JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh setelah mendapatkan kursi di DPRA pada 30 September 2009. Kala itu, Irwandi Yusuf yang sedang menjabat Gubernur Aceh juga masih merupakan pengurus Partai Aceh pada posisi Ketua Dewan Penasehat Partai Aceh.

Muallem mengatakan perjuangan melahirkan JKA yang pada akhirnya dapat di-launching pada 1 juni 2010 atau 9 bulan setelah Partai Aceh menguasai DPRA merupakan perjuangan yang sangat berat.

“Hampir semua partai menolak ide program JKA, bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran karena untuk kebutuhan anggaran JKA setiap tahunnya, membutuhkan anggaran sebesar Rp 450 miliar,” ungkap Muallem melalui Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, Kamis 17 Maret 2022.

Namun, kata dia, pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang melelahkan, Partai Aceh berhasil menggoalkan JKA. Program ini kemudian menjadi kebanggaan semua pihak. Pemerintah pusat di kemudian hari bahkan mengadopsi program JKA menjadi program nasional, dengan meluncurkan Progran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada 1 januari 2014.

Kini ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan disertai ditangkapnya Irwandi dalam kasus korupsi, program JKA semakin salah arah. Belakangan program ini justru dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat. Seharusnya Mualem menilai, dalam permasalahan semrawutnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh dihentikan.

“Silakan saja Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS, tapi jangan mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut,” tegas Muallem.

Perintah Mualem kepada Ketua DPRA yang baru ini juga harus diikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan seuruh anggota koalisi Aceh bermartabat. “Dan Muallem akan terus memantau proses yang berjalan di DPRA terkait dengan perintah ini,” katanya.[]