Kerajaan Aceh Darussalam ini didirikan pertama di Kampong Pande, yang dikenal sebagai Kandang Aceh, kini sudah dijadikan sebagai titik nol Kota Banda Aceh.
Kota Banda Aceh sebagai pusat ibu kota Provinsi Aceh, telah mengalami perjalanan panjang dalam romantika dan gejolak sejarah. Kota Banda Aceh didirikan pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 610 H, bertepatan dengan tanggal 22 April 1250 M. Sultan Alaidin Johan Syah pendiri Kerajaan Aceh Darussalam adalah peletak dasar Kota Banda Aceh, ia memerintah dalam tahun 610-631 H (1205-1235 M).
Kemudian Sultan Alaidin Mahmud Syah yang memerintah pada tahun 665-708 H (1267-1309) memindahkan pusat pemerintahan Kerjaan Aceh Darussalam dari Kampong Pande ke seberang Krueng Aceh. Pemindahan ini dilakukan karena kawasan Kandang Aceh di Kampong Pande yang berada di dekat pantai mengalami banjir besar.
Di seberang Krueng Aceh kemudian dibangun pusat kerajaan dan istana baru yang dinamai Kuta Dalam Darud Dunia. Kota pusat kerajaan Aceh Darussalam yang baru itu dinamai Bandar Aceh Darussalam, yang kini dikenal sebagai Kota Banda Aceh. Bersamaan dengan itu juga dibangun Masjid Baiturrahman sebagai pusat ibadah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Baca Juga: Sedapnya Berbuka Puasa dengan Kepiting Gulaiaala Singkil
Sejak itu Banda Aceh menjelma menjadi salah satu kota pusat kekuasaan politik dan studi Islam di Asia Tenggara, yang berperan dalam menghubungkan umat Islam Asia Tenggara, salah satu hal yang kemudian membuat Aceh digelar sebagai daerah Serambi Mekkah.
Selain itu, letak kota Banda Aceh yang sangat strategis di pintu masuk sebelah barat Selat Malaka juga membuat Banda Aceh menjadi kota jalur perdagangan internasional. Kerajaan Aceh yang kemudian menjelma menjadi kekuatan politik di Asia Tenggara dengan berbagai kekayaan alamnya, terutama rempah-rempah, juga menjadi kota dagang yang disinggahi oleh para saudagar dari berbagai belahan dunia.
Keberadaan Kota Banda Aceh sebagai kota perdagangan internasional itu pula yang kemudian membuat Banda Aceh dihuni oleh berbagai bangsa (etnis) pendatang. Tapi, dalam perjalanannya kemudian, politik “pintu terbuka” Kerajaan Aceh Darussalam tersebut menjadi ancaman imperialisme Barat.
Baca Juga: Kuah Eungkot Keureulieng Kuliner Para Raja
Ancaman imperialisme itu pula yang kemudian membuat Kota Banda Aceh menjadi pusat kekuatan dan perlawanan, serta melahirkan diplomat-diplomat ulung yang mampu membangun kerja sama internasional dengan berbagai negara di Asia dan Eropa, terutama dengan Turki yang kemudian membantu mengirimkan armada dan para mualem (pelatih) militernya ke Aceh, untuk menyerang armada Portugis di semenanjung Malayu.
Dalam perjalanannya, ketika Pemerintah Kolonial Belanda memproklamirkan perang terhadap Kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873, Kota Banda Aceh menjadi kota perlawanan, dan tempat pertama perang melawan penjajah Belanda berlangsung.
Baca Juga: Ie Bu Peudah Bubur Rempah Khas Ramadan Warisan Leluhur
Selanjutnya dalam masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1949 M) Kota Banda Aceh juga menjadi kota modal bagi kemerdekaan Indonesia. Ketika Belanda berhasil menguasai kembali Indonesia pada agresi keduanya, Aceh satu-satunya daerah yang tidak bisa dimasuki oleh Belanda, dan Kota Banda Aceh menjadi pusat pengendalian Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) setelah Bukittinggi sebagai ibu kota PDRI tak lagi aman.
Pada saat yang sama, Kota Banda Aceh juga menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara, karena Sibolga sebagai ibu kota Sumatera Utara yang pertama telah dikuasai oleh Belanda. Politik luar negeri Indonesia saat itu juga dikendalikan dari Kota Banda Aceh, terutama untuk mensuplay dana dan bahan-bahan diplomasi kepada para diplomat Indonesia di luar negeri dalam konferensi Asia pertama di India. Karena itu pula Presiden Soekarno kemudian menggelar Aceh sebagai Daerah Modal Perjuangan Kemerdekaan.[]
