BANDA ACEH | ACEH INFO – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta kepada Kapolda Aceh yang baru, Irjen Pol Achmad Kartiko untuk menyelesaikan kasus korupsi yang belum terselesaikan secara hukum selama ini.
“Ada kasus dengan status mangkrak artinya tidak terselesaikan secara utuh sehingga kepastian hukum tidak berjalan,” tegas Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, kepada acehinfo.id, Minggu, 1 Oktober 2023.
Kemudian ada kasus dugaan korupsi yang terjadi dikalangan politisi di Aceh juga tidak terselesaikan secara utuh. Seperti kasus beasiswa dan pengadaan westafel saat pandemi covid-19.
“Bapak Irjen Achmad Kartiko menjadi harapan baru untuk menyelesaikan kasus korupsi dan ini juga menjadi kepercayaan publik Aceh kepada Kapolda,” ujarnya.
Lanjut Alfian, ada kasus korupsi sudah tiga Kapolda berganti tidak terselesaikan dan ini menjadi permohonan publik Aceh untuk bisa diselesaikan secara utuh. Tindakan korupsi perlu adanya kepastian hukum sehingga kepercayaan publik atas kinerja kepolisian makin kuat.
Dalam catatan MaTA, ada kasus korupsi mangkrak yang butuh perhatian Kapolda Aceh baru, seperti kasus beasiswa, kasus korupsi tersebut sudah tiga ganti Kapolda belum terungkap aktornya secara hukum.
Lalu, ksus Nalan Bireun, pembangunan saluran penanggulangan banjir yang belum ada kejelasan, dimana BPKP melakukan audit kerugaian atas permintaan penyidik.
Kemudian, kasus irigasi Kutamakmur, pembangunan penanggulangan saluran banjir. kasus ini sempat ditangani oleh Kejari Aceh utara dan terhenti tanpa ada alasan hukum dan diambil alih oleh Polda juga belum ada kejelasan, saat ini BPKP sedang melakukan audit kerugian atas permintaam penyidik.
Kasus Wastafel, dimana pengadaan wastafel dalam rangka pencegahan covid-19 yang sampai saat ini belum tersentuh aktor pelaku. Padahal kerugian negara jelas terjadi berdasarkan audit BPKP Aceh.
Kasus robohnya Rumah Sakit Takengon, sudah ada lima tersangka, akan tetapi penyelesaian kasus secara utuh menjadi penting. sehingga semua yang terlibat wajib di tetap tersangka dan ditahan.
Selanjutnya, kasus Gedung BMCC Bener Meriah, belum ada kejelasan atas lidik atau perkembangan dalam kasus yang dimaksud sehingga perlu atensi serius untuk adanya kepastian hukum.Jalan Origon Takengon juga belum ada kejelasan atas lidik yang dilakukan, publik berharap ada kejelasan atas perkembangan tersebut.
Kasus Rumah Sakit Yaluddin Away Tapaktuan penyelesaian kasus ini perlu menjadi perhatian serius, sehingga dapat memberi kepastian dalam pengusutannya. Pengadaan Bebek Aceh Tenggara
dalam kasus ini, penyelesaian hukum atas konsultan pengawas belum tuntas dan ini perlu ada kepastian.
Pembangunan jalan di Kabupaten Seumelu
juga belum ada kepastian, sehingga penyelidikan yang sudah berlangsung dapat di tingkatkan ke penyidikan. Pengadaan sapi bali, dimana penanganan kasus ini menjadi tanda tanya publik. kenapa sampai sekarang berkas penyelidikan atas Pokja dan PA tidak dilimpahkan padahal sudah ditetapkan tersangka dan kasus ini menjadi atensi publik.
Sambung Alfian, selain itu juga ada ada kasus lainnya yakni ppengadaan Sapi di Kota Lhoksemawe, pembangunan pemasangan batu di tebing jalan Baluhan Sabang, pembangunan embung di Aceh Besar, pengadaan tanah pasar di Aceh Tenggara, proyek SPAM – IKK air bersih Aceh Tenggara, proyek pembagunan brojong tepi sugai paska banjir bandang, kasus rumah singgah untuk Ibu melahirkan juga di Aceh tenggara dan proyek fiktif dan kebobolan kas di Kota Subulussalam.
“Semua kasus tersebut, di tangani oleh penyidik Polda Aceh. MaTA berharap Kapolda Aceh yang baru untuk dapat memprioritaskan penyelesaian kasus korupsi tersebut, sehingga ada kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian di Aceh dapat terjaga selalu,” pungkasnya.[]
