LHOKSEUMAWE | ACEH INFO – Lembaga anti korupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), mendesak Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, untuk melakukan terhadap Baitul Mal Aceh Utara, terkait dugaan korupsi pembangunan rumah duafa.
Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, untuk melakukan audit kerugian negara, yang melakukannya harus BPKP Perwakilan Aceh, jangan dilakukan oleh lembaga Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.
“Apabila audit di inspektorat, berdasarkan pengalaman kita melakukan monitoring maka berpotensi para tersangka akan lolos,” ujar Alfian, Senin, 22 Agustus 2022.
Alfian menambahkan, bahkan ada beberapa kasus yang di bulan Juli 2022 malah ada yang vonis bebas, maka secara kredibilitas dan kewibawaan lembaga negara, maka lebih kepada lembaga BPKP Perwakilan Aceh.
Apabila pihak Kejaksaan Negeri Aceh Utara tetap mempertahankan untuk audit dilakukan oleh Inspektorat Aceh Utara, maka adanya dugaan dalam proses lidik ada permainan apalagi tersangka tidak ditahan.
“Termasuk yang perlu saya ingatkan, apabila ada ditemukan adanya kerugian negara maka perlu juga ditelusuri aliran dananya, kita menyakini bahawa ada orang lain yang menikmati aliran dana ini,” tutur Alfian.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Aceh (MaTA), meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, untuk segera menahan lima tersangka dugaan korupsi pembangunan rumah duafa tahun 2021.
Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, kasus duga korupsi yang dilakukan oleh pejabat di lembaga Baitul Mal Aceh Utara, merupakan sebagai kasus korupsi yang luar biasa, karena sumber anggarannya dari infak
“Menurut saya ini kasus korupsi yang luar biasa, karena sumber anggaran yang dikorupsi nya itu dari infak, tentunya orang yang memberikan infak tersebut pasti tidak iklas, maka tersangkanya harus segera ditahan, serta tidak ada tawar menawar lagi,” ujar Alfian, Senin, 16 Agustus 2022.
Editor: M. Agam Khalilullah
