JAKARTA | ACEH INFO – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diminta untuk segera melakukan evaluasi kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI), karena masih ada masyarakat Aceh yang mengeluhkan akibat pelayanan yang buruk.
Anggota Komisi VI DPR RI Asal Aceh, Rafli Kande mengatakan, dirinya telah menerima keluhan masyarakat terkait dengan transaksi sejumlah nasabah BSI, sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi.
“Masyarakat mengeluh, BSI sudah kelamaan kacau. Kita minta Kementerian BUMN evaluasi kinerja BSI, belum lekang ingatan kita baru-baru ini ada turis alami kendala transaksi bank di Aceh,” ujar Kamis, 8 September 2022.
Rafli menambahkan, parahnya lagi ada laporan saldo terpotong tak wajar dan misalnya lagi pembelian pulsa. Saldonya terpotong, pulsanya tidak masuk. Maka hal tersebut jangan sampai terulang kembali.
Ironisnya dengan layanan demikian, di tengah kemerosotan ekonomi Aceh dan politik isolasi perbankan, serta kondisi gejolak ekonomi global, pada kuartal II/2022, BSI mampu membukukan laba bersih mencapai Rp2,13 triliun.
“Terkait Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) di BSI, perbankan Syariah belum mempunyai pola pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja di awal, seperti pada Bank Konvensional ataupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” tutur Rafli.
Tambahnya, meskipun ada Letter Of Credit (LC) yang dikeluarkan importir luar negeri sebagai jaminan komoditas Ekspor. Tapi sistem di BSI tetap mengharuskan syarat Fixed Asset juga sebagai anggunan. Sedangan Bank Konven ataupun LPEI, Sales Contract dengan jaminan LC, sudah bisa.
“Kita Minta BSI cepat berbenah, optimalkan pembiayaan UMKM ekspor, agar bisa menggandeng mitra pembiayaan seperti LPEI dan lainnya, kita minta data-data penerima KUR dipublikasi setiap tahun, sebagai transparansi keuangan Negara. Bukan hanya jumlah total KUR yang dikucurkan saja” kata Rafli.
EDITOR: M. AGAM KHALILULLAH
