BANDA ACEH | ACEH INFO – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bakal memenuhi undangan berkunjung ke The University of Rhode Island, di Amerika Serikat pada 16-22 Mei 2022. Hal mengejutkan adalah biaya perjalanan dinas tersebut dianggarkan mencapai Rp400 juta.
Berdasarkan salinan dokumen yang diterima acehinfo.id, Selasa, 10 Mei 2022, tentang estimasi biaya kunjungan diketahui ke empat anggota DPRA yang bakal berkunjung ke Rhode Island yaitu Dalimi, Hendra Budian, Safaruddin, dan Alaiddin Abu Abbas.
Sementara biaya perjalanan dirincikan untuk tiket pesawat Rp46 juta (PP), uang harian selama 7 hari Rp 48.983.130, visa services Rp 3 juta dan travel insurance Rp 3 juta. Total biaya untuk per satu orang mencapai Rp 100.983.130 dikali empat anggota sehingga berjumlah Rp 403.932.520.
Biaya perjalanan ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPR Aceh tahun 2022, dengan dalih memaksimalkan peran legislatif terkait dengan pembangunan strategis Aceh di bidang pendidikan, khususnya perguran tinggi.
Terkait hal ini, Plt Ketua DPRA Safaruddin kepada acehinfo.id membantah bahwa dirinya ikut dalam kunjungan ke Rhode Island, Amerika Serikat tersebut. “Saya tidak ikut dan tidak dalam mengurus agenda tersebut,” kata Safaruddin melalui aplikasi WhatsApp.
Wartawan acehinfo.id juga mencoba menghubungi pimpinan DPRA lainnya, seperti Wakil Ketua DPRA Dalimi terkait perjalanan dinas ke Amerika Serikat tersebut. Namun, Dalimi mengaku sedang sibuk sehingga tidak dapat melayani wawancara wartawan.
Sementara Hendra Budian yang dihubungi untuk bertanya terkait agenda tersebut ke nomor pribadinya, me-reject panggilan masuk dari acehinfo.id.
Menyikapi agenda perjalanan ke Amerika Serikat tersebut mendapat sorotan tajam dari Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh. Koordinator MPO, Syakya Meirizal bahkan menyebutkan jika keseluruhan pimpinan DPRA berangkat ke Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan, maka akan melanggar Tatib DPRA Pasal 62 ayat 4.
“Kalau ini terjadi, kita sebagai masyarakat yang diwakili oleh mereka di DPRA, akan menyampaikan atau membuat laporan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran Tatib yang berpotensi dilakukan oleh ketiga pimpinan dewan tersebut,” kata Syakya Meirizal.
Dia berharap jika pun agenda ke Amerika Serikat tersebut dipaksakan untuk diikuti, sepatutnya tidak semua pimpinan dewan ikutserta. Menurutnya jika itu terjadi, maka akan ada kekosongan jabatan di DPRA yang seharusnya bisa menjalankan program-program strategis—yang telah direncanakan— ke depan.
Selanjutnya, MPO juga mempertanyakan substansi perjalanan ke Amerika Serikat oleh pimpinan DPRA yang menurutnya juga diikuti Gubernur Aceh tersebut. Menurutnya selama ini banyak perjalanan dinas yang dilakukan ke luar negeri tidak memiliki hasil untuk rakyat.
“Seperti perjalanan dinas beberapa waktu lalu, ke Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, untuk menjemput investasi, menandatangani MoU dan sebagainya ternyata hasilnya juga nihil padahal mereka sudah menghabiskan miliaran uang rakyat,” kata Syakya.
Menurutnya hal tersebut patut dipertanyakan karena terkesan perjalanan tersebut lebih kepada melancong pasca lebaran Idul Fitri.
Jika pun tidak semua pimpinan DPRA batal berangkat ke Amerika Serikat, tetapi secara moral Syakya berharap pimpinan DPRA tetap membatalkan agenda ke Rhode Island. Apalagi Aceh memiliki sejumlah agenda penting dan strategis di masa mendatang yang lebih patut mendapat perhatian para dewan.
“Katanya Gubernur juga berangkat, kita meminta dibatalkan. Apalagi masa jabatan gubernur hanya tersisa dua bulan lagi, kesannya kejar tayang untuk menghabiskan uang Aceh untuk melakukan perjalanan dinas dalam dua bulan terakhir ini, Gubernur Aceh bahkan sudah dua kali ke Amerika,” ungkap Syakya.
Selain itu, menurut Syakya, seharusnya pimpinan DPRA memfokuskan pikiran untuk segera menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) menentukan hari pelantikan ketua definitif yang sudah disetujui Mendagri. “Agar dapat melanjutkan agenda-agenda strategis DPRA di sisa anggaran 2022 ini. Prioritaskan dulu agenda-agenda strategis DPRA sendiri termasuk pelantikan ketua definitif yang sudah keluar SK Mendagri-nya. Inilah kita meminta pimpinan DPRA untuk membatalkan ke Amerika Serikat,” kata Syakya.[]
