BANDA ACEH | ACEH INFO – Pemerintah Aceh disarankan menerapkan empat langkah strategi dalam mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Tanah Rencong. Hal ini mengingat masih tingginya kasus dari virus yang menyerang hewan ternak di provinsi itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Satgas Penanganan PMK, Suharyanto, dalam Rapat Koordinasi Penanganan PMK bersama sejumlah kepala daerah serta instansi terkait lain di Gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, pada Rabu, 3 Agustus 2022.
“Mencegah meluasnya PMK dengan empat strategi utama, yakni biosecurity, pengobatan, vaksinasi, dan potong bersyarat di tingkat desa,” kata Suharyanto.
Pelaksanaan biosecurity dijelaskannya, harus lebih ditingkatkan, sebab menjadi kunci dalam penanganan PMK sebelum adanya pengujian dan vaksinasi yang masif. Menjaga perlintasan darat, laut, dan udara dengan menerapkan biosecurity yang ketat.
“Termasuk melakukan disinfektan semua, baik kandang ternak maupun manusia dan barang-barang yang dapat menularkan virus ini,” ujarnya.
Langkah kedua berupa pengobatan bagi ternak yang sakit atau terkena virus PMK dan bisa disembuhkan. Ternak yang sehat diharuskan diberi vitamin untuk meningkatkan imunitas.
Selanjutnya, melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi ternak sehat, terutama di kabupaten kota yang capaian vaksinasi masih rendah.
“Ketiga tentunya melakukan vaksinasi terhadap hewan,” jelas Suharyanto.
Terakhir, ketua Satgas Penanganan PMK menyarankan agar melakukan pemotongan bersyarat ternak bagi daerah-daerah yang masih relatif rendah penularannya. Tujuannya agar virus tersebut tidak menyebar.
“Bila tidak mungkin lagi diobati hewan ternak yang terkena virus itu, lebih baik dipotong saja,” kata Suharyanto.
“Yang dipotong untuk menurunkan kasus itu, khususnya peternak kecil, ini mendapatkan bantuan dari pemerintah supaya ketika hewan ternaknya hilang, mereka sama sekali tidak kehilangan mata pencarian,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, kepada pemerintah daerah kabupaten kota yang belum memiliki Satgas PMK dan menetapkan pejabat otoritas veteriner (POV) diminta untuk segera membentuknya. Semua pihak dikatakannya harus ikut terlibat dalam penanganan PMK di Aceh.
“Supaya Aceh menjadi zero cases kasus PMK, usahakan juga tiga kabupaten tadi usahakan jangan sampai ada yang terjangkit, kalau bisa harus bebas tanpa vaksin itu luar biasa,” tegasnya.[]
PEWARTA: MUHAMMAD
EDITOR: BOY NASHRUDDIN AGUS
