BANDA ACEH | ACEH INFO – Kasus kekerasan seksual yang berkaitan atau terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama mulai meningkat di Aceh. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap institusi dayah dan pesantren secara keseluruhan akibat ulah para oknum-oknum tertentu.
Untuk itu, Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak (KPPA) Aceh berharap adanya sebuah regulasi hukum untuk melakukan pengawasan di setiap lembaga pendidikan berbasis agama.
“Saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan berbasis agama, harusnya regulasi ini harus segera dikembangkan sekaligus meningkatkan peran pengawasan terhadap pesantren dan dayah,” kata Wakil Ketua KPPAA, Ayu Ningsih, Senin, 24 Januari 2022.
Baca juga: Terkait Pemerkosaan Santri, KPPAA Minta Pemerintah Selektif Pilih Pejabat Daerah
Dia mengatakan, sekolah berbasis agama perlu menerapkan regulasi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, baik fisik, psikis maupun kekerasan seksual dari sesama teman maupun guru dan pengurus. Selama ini, menurut Ayu Ningsih, Dinas Pendidikan Dayah hanya memiliki fungsi melakukan pembinaan terhadap sekolah berbasis agama dengan meningkatkan manajemen, SDM, dan pengembangan kurikulum.
“Namun, Dinas Pendidikan Dayah belum pada level pengawasan lebih lanjut,” kata Ayu lagi.
Baca juga: Pimpinan Ponpes Aceh Tenggara Perkosa Santri, Polisi: Modus Pelaku Minta Dipijit
Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, menurutnya, sudah saatnya Aceh menginisiasi regulasi tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berbasis agama. Selain itu, Aceh juga perlu memperkuat regulasi terkait pengawasan terhadap satuan pendidikan berbasis agama agar segera menerapkan program pesantren ramah anak.
“Sudah saatnya sekolah berbasis agama menerapkan regulasi untuk melindungi anak-anak,” ujar Ayu.[]
