BANDA ACEH | ACEH INFO – Gubernur seluruh Indonesia hari ini dikumpulkan di Bali, Senin, 9 Mei 2022. Ada dua agenda yang bakal dibahas dalam pertemuan tersebut, apa saja?
Dari keterangan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kaltim HM Syafranuddin diketahui terdapat dua agenda penting berskala nasional di Bali.
Agenda pertama terkait pembahasan penambahan komponen dana bagi hasil sumber daya alam (DBH-SDA). Sementara agenda kedua adalah Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Pertemuan ini dihelat di Hotel Discovery Kartika Plaza.
Khusus pembahasan DBH SDA menurut Syafranuddin, dihadiri para gubernur dari provinsi penghasil dari seluruh Indonesia.Diantaranya Gubernur Riau, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo.
Sementara kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) dihadiri seluruh gubernur, dan acara dibuka Presiden Joko Widodo pada Senin malam.
Rakernas ini mengusung tema Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan.
Dilansir dari rri.co.id, diketahui pertemuan yang dilaksanakan sehari penuh tersebut beragendakan penyusunan dokumen usulan pemerintah provinsi pada substansi Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Menurutnya, pasca ditetapkannya UU 1/2022 tentang HKPD yang salah satunya mengatur Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) akan ditindak lanjuti dengan penerbitan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.
Untuk menjaga kepentingan daerah dipandang perlu agar gubernur provinsi penghasil sumber daya alam dapat menyepakati dan selanjutnya mengusulkan secara tertulis kepada Pemerintah terkait skema serta penambahan jenis komponen DBH-SDA seperti yang diamanahkan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Hal ini diharapkan menjadi subtansi kesepakatan yang dihasilkan dalam Rakornas APPSI yang akan diselenggarakan di Bali pada 9-10 Mei ini,” bebernya.
Karenanya, Gubernur Isran Noor berinisiatif melakukan pembahasan substansi teknis dengan melibatkan seluruh provinsi penghasil sumber daya alam seperti kelapa sawit berupa crude palm oil (CPO).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor juga menggalang dukungan gubernur se-Indonesia untuk meminta tambahan porsi dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA). Penggalangan dukungan dilakukan bertepatan dengan rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) hari ini.
“Kaltim dan provinsi penghasil lainnya juga pasti memiliki kesempatan untuk memasukkan usulan DBH ke dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU HKPD, yang tujuannya meningkatkan dana pembangunan,” pungkas Ivan.
Wartawan acehinfo.id turut mengonfirmasi pertemuan tersebut kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Aceh, Iswanto. Namun hingga berita ini ditayang, Iswanto belum menanggapi pertanyaan wartawan apakah Gubernur Aceh juga ikut serta dalam pertemuan tersebut.[]
EDITOR: BOY NASHRUDDIN AGUS
