LANGSA | ACEH INFO -Gerakan Indonesia Maju (GIM) meminta kepada Penjabat (Pj) kepala daerah di Aceh yakni gubernur, bupati dan wali kota agar memprioritaskan program ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan merupakan salah satu
program kerja kerakyatan sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo,” sebut Dewan Penasehat GIM, Nasruddin, kepada acehinfo.id, Sabtu, 3 September 2022.
Dijelaskan Nasruddin, Presiden Jokowi sudah menetapkan Aceh sebagai daerah strategis nasional, dengan membangun beberapa infrastuktur seperti jalan tol Trans-Sumatera, pembukaan lahan sah baru, rehabilitasi tambak rakyat bahkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 mengacu pada rencana kerja Pemerintah Pusat.
Menurutnya, eempat program prioritas tersebut, adalah memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Lalu, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan serta keistimewaan Aceh.
“Jika kita merujuk RKPA maka kami menganggap Aceh salah satu daerah yang siap menjalankan program strategi nasional yang salah satunya adalah ketahanan pangan nasional, karena saat ini tingkat inplasi sangat tinggi sehingga daya beli masyarakat menurun,” ucapnya.
Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan swasta kiranya serius menjalankan program ketahanan pangan jika, PJ kepala daerah di Aceh tidak menjalankan program ketahahan pangan secara konkrit di daerah masing-masing, maka Gerakan Indonesia Maju akan melaporkan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menko Pulhukam , Menko Kemaritiman dan DPR-RI agar Pj kepala daerah tersebut dicopot
Nasruddin menegaskan, bahwa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi sebagai Dewan Pembina Gerakan Indonesia Maju agar dapat memastikan jalan tidaknya program ketahanan pangan di Aceh, maka menindak lanjuti hal tersebut kami meberikan waktu selama 6 bulan ke depan kepada Pj kepala daerah untuk dapat mengimplemntasikan program ketahananpangan secara tepat, jangan sampai uang rakyat terkuras program tidak berjalan secara berkesinambungan di masyarakat.
Program ketahanan pangan nasional ini mendapatakat atensi secara serius dari Presiden, Mendagri, Meko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kementeri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMM, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Bahkan, sambung Nasruddin, dalam waktu beberapa bulan ke depan pejabat negara setingkat Menteri dan Wakil Menteri akan hadir ke Aceh untuk meninjau secara lansung tentang program ketahanan pangan nasional di Aceh.
Maka dari itu, GIM berharap seluruh Pj kepala daerah di Aceh sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah agar dapat melakukan terobosan yang prioritas untuk rakyat sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
Lebih lanjut Nasruddin mengatakan, bila Pemerintah Aceh serius maka ke depan masyarakat di desa memiliki kemandirian pangan sehingga terhindar dari resiko rawan pangan di tingkat desa. Apalagi saat ini implasi sangat tinggi di Aceh.
Program ini harus terintegrasi dengan program pembangunan dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Sehingga, program desa mandiri pangan bisa dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah Food Security & Vulnerability Access (FSVA) dan Desa Rawan Pangan, dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) lebih dari 30 persen dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT),” ungkapnya.[]
