JAKARTA | ACEH INFO – Dr. Muhamad Zulfri, menjadi perpanjangan tangan Ketua Umum HKTI pusat Jend TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.I.P, setelah mendapat mandat sebagai Ketua HKTI Provinsi Aceh di Jakarta, Selasa, 27 September 2022.
Turut hadir dalam penyerahan mandat HKTI Aceh, pengurus DPP HKTI yaitu H. Kaharuddin Syah Wakil Ketua Umum Bidang OKK DPP HKTI, Afifuddin, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang OKK, Rianto Yusuf Sitohang Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Tata Kelola Aset Organisasi dan Manajemen Pengawasan dan Handoko, ST Ketua Bidang OKK.
Sementara dari pihak HKTI Provinsi Aceh dihadiri oleh Sultan Malik Teuku Haji Badruddin Syah Samudera Pasai Zhillullah Fil’alam sebagai Ketua Penasehat HKTI Aceh, dan juga Said Malawi yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal masyarakat Indoneaia di Qatar atau akrab disapa Waled Qatar serta dihadiri juga oleh Ketua Pemuda HKTI Aceh Nurul Fazri, Faisal Azani dan Muhammad Husaini.
Mantan Ketua DPR Kota Langsa yang juga Wakil Rektor III Universitas Samudera Langsa ini menerima mandat sebagai Ketua HKTI Provinsi Aceh Periode 2022-2027, berdasarkan rekomendasi dari Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.I.P di Kantor DPP HKTI Pusat.
“Kita memberikan mandat kepada beliau karena memang profilnya sangat cocok dan track record beliau didalam organisasi juga sangat bagus. Sehingga tentu memiliki kekuatan tersendiri dan semoga bisa membawa HKTI Provinsi Aceh bisa maju dan berkembang di Aceh”, sebut Moeldoko.
Menurut Jenderal TNI Purnawirawan ini, Provinsi Aceh mempunyai karakteristik yang unik dan sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu Aceh juga mempunyai potensi besar dalam pertanian, dimana potensi ini bisa untuk mendongkrak ketahanan pangan Indonesia.
“Aceh memiliki lahan persawahan yang sangat luas, realisasi jumlah produksi padi di Aceh dari bulan Januari-Juli 2022 sudah mencapai angka 963.004 ton dan itu hasil panen dari 179.539 Ha. Ini bisa kita tingkatkan lagi dalam membantu panen padi ke depannya agar seluruh petani bisa terbantu,” ungkap Moeldoko.
Lanjutnya, tidak hanya dari padi, banyak lagi yang bisa di lakukan oleh HKTI termasuk masalah pupuk subsidi saat ini menjadi masalah yang sulit di realisasikan kepada petani langsung dan ini bisa dilakukan oleh HKTI agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada para petani bisa di realisasikan dan tepat sasaran.
“Selain masalah pupuk, masalah legalitas untuk sertifikat tanah lahan petani juga di prioritaskan agar petani bisa memegang sertifikat lahannya sendiri”, ujarnya.
Sementara Pemegang Mandat Ketua HKTI Aceh, Muhammad Zulfri mengatakan amanah ini akan dijalankan seperti harapan Ketua Umum DPP HKTI dan sesuai AD/ART HKTI.
“Setelah memegang mandat ini, saya akan segera berkoordinasi dengan pengurus HKTI Aceh dan pengurus HKTI Kab/Kota, agar segera bisa dilakukan musyawarah provinsi dan pelantikan HKTI Provinsi Aceh periode 2022-2027. Serta setelah itu kita bisa langsung bekerja dalam meningkatkan produksi pertanian yang ada di Aceh dan bisa meningkatkan kemakmuran para petani yang ada di Aceh,” ungkap Zulfri melalui keterangan tertulisnya kepada acehinfo.id.
Lanjutnya, sebagai Warek III Universitas Samudera Langsa, dirinya juga akan melakukan terobosan terbaru untuk para petani dengan menggunakan sistem digitalisasi. Karena kita melihat saat ini semua sektor sudah terhubung didalam suatu sistem digital dan harapan kita sistem ini bisa membantu hasil panen dari para petani.
Tambahnya, juga bisa terealisasi dengan cepat bantuan-bantuan yang akan di berikan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah bisa tepat sasaran kepada para petani di Desa-Desa.
“Pasca mandat ini kami terima, Kedepannya akan kita lakukan Musyawarah Provinsi dalam waktu dekat dan juga akan diadakan pelantikan dibulan November 2022 yang dihadiri oleh Jenderal TNI (purn) DR. H. Moeldoko S.I.P didampingi oleh Sultan Malik Teuku H. Badruddin Syah Samudera Pasai Zhillullah Fil’alam serta pembukaan Jambore Tani Millenial 5000 orang,” ungkapnya lagi.
Dirinya berharap, semoga amanah dari Ketua Umum HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bisa segera diwujudkan sebagai bentuk membantu para petani. Juga memproduksikan hasil pertanian Aceh di Indonesia serta Luar Negeri dan juga bisa membantu Program Ketahanan Pangan Pemerintah Indonesia.[]
