Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Aceh mengoptimalkan penggunaan Posyandu untuk vaksinasi polio. Hal itu sesuai dengan permintaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio setelah ditemukannya kasus polio di Mane, Kabupaten Pidie.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) menggencarkan vaksinasi kepada semua bayi di Aceh. Bayi-bayi tersebut harus sudah mendapat vaksinasi polio dosis lengkap untuk mencegah terjadinya KLB Polio.
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Pengendali dan Pemberantasan Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dr Iman Nurrahman menjelaskan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Aceh telah mengambil langkah cepat dengan melakukan imunisasi massal di Kabupaten Pidie dan akan berlanjut ke 6 kabupaten di sekitar Pidie, sebelu kemudian dilakukan vaksinasi di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Untuk memaksimalkan pelaksanaan vasinasi polio bagi anak-anak, Iman Nurrahman menegaskan Dinkea Aceh terus meningkatkan peran tenaga kesehatan di 7.513 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar di seluruh Aceh.
“Peran tenaga kesehatan di Posyandu dan kita tingkatkan untuk menyukseskan program vaksinasi massal polio ini, untuk mencegah terkadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) polio di Aceh,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Plt. Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine mengatakan, peningkatan imunisasi polio perlu dilakukan mengingat Indonesia adalah negara dengan risiko polio berdasarkan capaian imunisasi rutin dalam tiga tahun terakhir.
Kemenkes, menurutnya, memberikan perhatian khusus pada wilayah yang cakupan imunisasinya masih rendah dan rawan terjadinya KLB, seperti Provinsi Aceh melalui upaya pelaksanaan penguatan imunisasi rutin.
“Semua sasaran bayi itu harus sudah mendapatkan lengkap imunisasi polio, yaitu empat dosis untuk polio yang tetes dan satu dosis untuk suntikan sesuai dengan usia anaknya,” ujar Prima dalam siaran pers, Rabu, 30 November 2022.
Yosephine mengungkapkan, perlu ada upaya pelacakan untuk memastikan seluruh bayi mendapatkan empat dosis imunisasi bOPV dan satu dosis imunisasi IPV lengkap sesuai usia. Selain itu, ia meminta adanya imunisasi kejar bagi anak usia 12-59 bulan yang belum atau tidak lengkap status imunisasi polionya.
“Pastikan seluruh sasaran mendapatkan empat dosis imunisasi bOPV dan satu dosis imunisasi IPV, mengingat imunitas atau kekebalan atau vaksin untuk mencegah tertularnya terhadap polio tipe 2 hanya bisa didapatkan dari imunisasi suntikan,” katanya.
Berdasarkan laporan cakupan imunisasi rutin (OPV), ada dua provinsi yang sangat berisiko tinggi. Provinsi tersebut adalah Aceh dan Sumatera Barat dengan cakupan vaksinasi oral di bawah 60 persen pada tahun 2020. Sementara itu, ada 13 provinsi yang berisiko tinggi dengan cakupan vaksinasi berkisar 60-79 persen.
“Lalu, kita punya 13 provinsi juga yang cakupannya sedang, sebesar 80-94 persen. Kemudian, kita punya 6 provinsi dengan capaian cukup baik untuk imunisasi polio di atas 95 persen,” jelasnya.
Sedangkan dilihat berdasarkan kabupaten kota, ada 60 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota masuk kategori sangat berisiko dengan cakupan imunisasi di bawah 60 persen. Kemudian, ada 132 kabupaten kota yang risikonya tinggi dengan cakupan vaksinasi 60-79 persen.
Sementara 166 kabupaten/kota berisiko sedang, dan 154 kabupaten/kota berisiko rendah. “Demikian juga untuk imunisasi suntikan (IPV), yang hijau hanya jogja di tahun 2020. Untuk kabupaten kota sebagian besar berisiko tinggi dan sangat tinggi,” lanutnya.[adv]
