JAKARTA | ACEH INFO – Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh melakukan aksi di depan Kantor KPK RI (Gedung Merah Putih) yang beralamat di Jalan Kuningan Persada- Jakarta Selatan, Senin, 7 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB. Aksi kedua kalinya tersebut dilakukan guna meminta KPK untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan dugaan korupsi pada pengadaan tiga kapal KMP Aceh Hebat dan proyek multiyears di Aceh.
Dalam aksinya, massa juga meminta KPK untuk segera memeriksa Sekda Aceh dan beberapa kepala dinas di Aceh. Beberapa kepala dinas yang dimaksud antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR dan Kepala ULP Aceh, serta mantan Kepala Dinas Perhubungan Aceh.
Dalam aksinya, massa APA juga menuntut KPK RI untuk memanggil dan memeriksa Gubernur Aceh Nova Iriansyah karena diduga telah melakukan kejahatan anggaran, yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Aceh tertinggi di Pulau Sumatera selama empat tahun berturut-turut.
Nazarullah selaku Ketua Aliansi Pemuda Aceh (APA) Jakarta dalam orasinya menyebutkan, ada beberapa bukti dugaan kejahatan anggaran yang dilakukan Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh. Antara lain dengan ditemukannya laporan hasil pemeriksaan BPKP RI Wilayah Aceh atas laporan keuangan Pemda Aceh pada Anggaran tahun 2020. Dari temuan itu, negara disebut mengalami kerugian sekitar Rp 21,5 miliar yang sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya dari KPK RI.
Kedua, pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Aceh meng-SILPA-kan anggaran pembangunan sekitar Rp4,7 Triliun. Padahal, menurutnya, masyarakat Aceh membutuhkan pemulihan ekonomi karena terdampak pandemi Covid-19.
Selain itu, koordinator aksi Sharfin Musla mengatakan kedatangan dirinya bersama kawan-kawan lainnya guna mengingatkan KPK RI bahwa ada penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut pada pertengahan tahun 2021 lalu sampai saat ini. Hasil penyelidikan tersebut sampai saat ini belum diumumkan ke publik.
“Padahal masyarakat Aceh sangat menantikan hasil pemeriksaan tersebut, apakah benar ada dugaan korupsinya atau tidak,” kata Sharfin.
Firdaus mengatakan pengumuman hasil penyelidikan oleh KPK sangat penting bagi publik Aceh. Apalagi menurutnya, hingga saat ini masyarakat Aceh lelah dengan kondisi kemiskinan dan korupsi yang diduga masih terus dilakukan oleh para pejabat Aceh.
Dia menyebutkan akan ada kekhawatiran dari masyarakat jika hasil penyelidikan tersebut tidak kunjung diumumkan. Masyarakat, menurutnya, akan menduga bahwa elit-elit di Aceh bisa bermain dengan oknum-okunum di KPK agar kasus yang sedang diselidiki tersebut bisa “diamankan”.
“Masyarakat Aceh khawatir jika Aceh akan dicap sebagai provinsi yang aman dan nyaman bagi para koruptor jika dugaan tindak pidana korupsi di Aceh tidak segera diumumkan kepada masyarakat,” ujar Nazarullah, seraya menyampaikan terima kasih kepada KPK RI yang sudah menerima perwakilan Pemuda dan Masyarakat Aceh untuk bertemu langsung dengan Komisioner KPK RI.[]
