BIREUEN I ACEH INFO – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Daerah Pilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud, SE (HRD), kembali mengingatkan Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia, Ir. Budi Karya Sumadi agar melanjutkan pembangunan Jalur Kereta Api Aceh Lintas Lhokseumawe-Bireuen.
Hal tersebut disampaikan HRD, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada masa III tahun sidang 2021/2022 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2021 dan Membahas Program Kerja Tahun 2022, di Ruang Sidang Komplek Gedung DPR RI Senayan, Rabu (26/1/2022).
Menurut informasi, persyaratan teknik dalam rangka penyelesaian lintas Kuta Blang – Matang Glumpang Dua (Studi Kelayakan hibah dari SNCF Perancis, Detail Engineering Design Track dan Jembatan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) telah selesai dikerjakan, termasuk tanah.
“Dalam rangka percepatan pembangunan perkeretaapian lintas Lhokseumawe – Bireuen yang diharapkan anggaran bisa tersedia setiap tahun melalui Skema Multi Years Contract (MYC), mulai tahun ini (2022 – 2024),” kata Ruslan.
Politisi PKB asal Bireuen itu diharapkan, pada Desember 2024 Lintas Lhokseumawe – Bireuen sepanjang 44 km dapat beroperasi, sehingga konektivitas dua kota tersebut baik output maupun hasil yang diharapkan dapat tercapai.
Mulai tahun Anggaran 2022 – 2024 HRD juga meminta agar mengalokasikan dana untuk pembangunan lintas Kuta Blang – Matang Glp. Dua – Bireuen sehingga pada tahun 2024 bisa tuntas semuanya.
Selain itu, Ruslan juga meminta kepada Kementerian perhubungan agar tetap mengutamakan keselamatan masyarakat pada setiap perlintasan sebidang.
“Sosialisasi harus terus dilakukan, agar tumbuh kesadaran pengguna jalan saat melintas di pintu perlintasan kereta api, di mana mereka dapat menerapkan dan mengutamakan keselamatan,” kata HRD.
Selanjutnya, pemantauan PKB Bireuen itu juga fasilitas agar setiap perlintasan harus dilengkapi dengan keselamatan serta evaluasi berkala terhadap fasilitas keselamatan dan juga memperbaiki kondisi jalan untuk mengurangi risiko.
“Nantinya di lokasi tersebut juga harus ditempatkan petugas penjaga perlintasan guna memperhatikan dan memberikan jarak pandang yang cukup bagi masinis dan pengendara kendaraan,” tutup HRD.
EDITOR : FERIZAL HASAN
