BANDA ACEH | ACEH INFO — Usulan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli untuk membentuk kembali Panitia Khusus (Pansus) Tambang dinilai penting untuk membuka tabir pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Aceh menjadi lebih baik.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus Tambang DPRA 2024, Muhammad Rizal Falevi Kirani, Sabtu, 4 Januari 2024. Ia menegaskan, Pemerintah Aceh harus mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan memperbaiki tata kelola sektor tambang yang belum berjalan dengan baik dan menguntungkan masyarakat Aceh.
“Urgensi keberlanjutan pelaksanaan Pansus Tambang harus dilanjutkan, tujuan utamanya adalah bagaimana hasil Pansus yang sebelumnya sudah dilakukan pada tahun 2024 bisa ditindaklanjuti secara keseluruhan oleh Pemerintah Aceh,” jelasnya.
Falevi menambahkan, usulan Ketua DPRA untuk melanjutkan Pansus tambang adalah sebuah langkah yang patut didukung, sebab ada banyak persoalan pada sektor tambang yang belum berjalan baik dan bahkan fakta temuan menunjukkan bahwa proses tahapan perizinan tambang yang sudah berjalan selama ini di Aceh sangat merugikan bagi Aceh, hanya menguntungkan bagi pemilik izin dan aktor-aktor yang selama ini bermain sebagai broker izin, baik itu unsur pihak swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengurus proses izin.
“Makanya pelaksanaan lanjutan terhadap kerja Pansus sangat dibutuhkan dan ini berkolerasi dengan semangat rencana kerja yang akan dilakukan oleh gubernur Aceh baru pasca pilkada,” tambah Falevi.
Baca Juga: Sepanjang Tahun 2024 Mahkamah Syariah Jantho Tangani 846 Perkara
Sementara itu terhadap statement adanya pihak-pihak yang mempertanyakan soal pansus dengan asumsi politik balas dendam, Falevi menilai itu sebagai pernyataan dangkal dan tidak mengetahui substansi kerja-kerja pansus DPRA.
Karena itu kata Fahlevi, harusnya semua pihak mendukung langkah kerja yang dilakukan oleh DPRA, karena dengan adanya Pansus, maka proses pengelolaan izin tambang selama ini amburadul dan tidak sesuai perundang-undangan bisa diperbaiki untuk kepentingan jangka panjang bagi Aceh.
“Sangat aneh jika kemudian ada aktivis yang backgroundnya adalah pengiat lingkungan tapi alergi dengan Pansus, atau jangan-jangan bisa diduga akibat ada Pansus maka terbuka pola permainan yang selama ini memiliki hubungan dengan beberapa mafia tambang, atau bahkan ikut serta dalam proses izin tambang yang telah berjalan,” duganya.
Falevi kembali menegaskan, dirinya sebagai Ketua Pansus Tambang 2024, sangat mendukung Pansus Tambang dilanjutkan untuk mendalami lebih dalam terhadap temuan-temuan yang sebelumnya sudah diperoleh.
“Termasuk mendukung DPRA untuk melaporkan ke aparat hukum jika ditemukan adanya peristiwa pidana dalam pengelolaan izin tambang yang selama ini sudah dilakukan okeh oleh ESDM dan DPM PTSP Aceh,” pungkasnya.[]
