LANGSA | ACEH INFO – Anggota DPRK Langsa perlu segera membangun komunikasi politik yang sehat, dengan orientasi mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Membahas Tatib saja masih ribut, sehingga memperjuangkan rakyat terabaikan,” kata Dosen Hukum Universitas Samudra, Dr Hanri Aldino SH, MH, kepada acehinfo.id, Kamis 12 Desember 2024.
Permasalahan yang terjadi di DPRK Langsa mengindikasikan adanya dinamika internal yang perlu ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara dan administrasi pemerintahan.
Berdasarkan prinsip hukum, proses pembahasan APBK adalah kewajiban konstitusional DPRK dan pemerintah daerah yang harus dilakukan dengan semangat keterbukaan, akuntabilitas, dan untuk kepentingan masyarakat.
“Jika ada pihak yang sengaja menghambat pembahasan APBK karena konflik politik atau kepentingan tertentu, hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Baca juga: APBK 2025 ‘Tersandera’ Kisruh Internal DPRK Langsa
Dalam kisruh ini, perlu dicari solusi yang berlandaskan aturan hukum, misalnya melalui mediasi internal, pengawasan oleh lembaga pengawas, atau penyelesaian melalui mekanisme hukum yang ada.
Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa anggaran publik adalah hak kolektif yang seharusnya tidak dijadikan alat tawar-menawar politik.
Oleh karena itu, saya berharap semua pihak di DPRK Langsa untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
“Jika situasi ini tidak segera dituntaskan, dampaknya akan merugikan masyarakat, terutama dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Kemudian sebagai akademisi, ia juga menyarankan adanya evaluasi terhadap mekanisme pengambilan keputusan di DPRK agar ke depan konflik seperti ini tidak terulang.[]
