JAKARTA | ACEH INFO — Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud kembali meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyelesaikan rehabilitasi bendungan Krueng Pasee, Aceh Utara, yang hingga kini belum selesai dikerjakan. Akibatnya, ribuan hektar areal pertanian tidak bisa diairi, para petani di kawasan tersebut sudah dua tahun tidak bisa turun ke sawah.
Ruslan menegaskan, keterlambatan rehabilitasi bendungan Krueng Pasee, tidak hanya menjadi tanggun jawab Balai Wilayah Sungai Aceh, tapi juga BP2JK selaku unit organisasi yang diberi kewenangan memilih kontraktor harus ikut bertanggung jawab.
Menurutnya, sistem pelelangan di PUPR, terlalu fokus pada aspek kelengkapan administrasi pada proses tender tanpa mempertimbangkan aspek-aspek non teknis lainnya. Padahal, tambahnya, dirinya yakin bahwa ada kontraktor lokal di Aceh yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengerjakan paket tersebut.
“Saya yakin, kendala sejenis ini juga terjadi pada paket-paket lain di bawah Kementerian PUPR. Sehingga tidak sedikit paket pekerjaan yang lambat pelaksanaannya dan kualitas yang jelek didapati di lapangan. Karena itu, kita minta Pak Menteri untuk mengevaluasi kembali sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini kewenangannya ada di BP2JK,” harapnya.
Mangkraknya pembangunan irigasi tesebut juga berdamak pada terjadinya banjir saat musim hujan. Seperti pada Oktober 2022 lalu, banjir terjadi akibat meluapnya Krueng Keureuto, Krueng Pirak, Krueng Sawang, Krueng Peuto, Krueng Nisam dan Krueng Pasee, yang berada di Kecamatan Pirak Timur, Matang Kuli Lhosukon, Tanah Luas Samudera Cot Girek, Muara Batu, Geureudong Pase, Langkahan Dewantara, Nibong dan Kecamatan Paya Bakong.
Kala itu Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sudah meninjau langsung Gampong Meunasah Mancang Kecamatan Lhoksukon. Sebagaimana diketahui gampong ini merupakan salah satu wilayah yang berada di sisi Sungai Krueng Keureuto, yang terendam dari puluhan gampong di Aceh Utara yang terdampak luapan Krueng Keureutoe.
Kala itu Menteri PUPR menjelaskan, dirinya diinstruksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, untuk mengunjungi sejumlah wilayah yang terimbas banjir di Aceh Utara. Banjir mengakibatkan terendamnya berbagai sarana dan prasarana, infrastruktur, lahan pertanian, perkebunan, pemukiman penduduk. Banjir juga telah mengakibatkan longsor dan terputusnya jalur transportasi serta memaksa belasan ribu warga mengungsi.[]
