BANDA ACEH | ACEH INFO – Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh memiliki nilai dan sejarah pembentukan yang mahal. Ide tentang keberadaan KKR inipun lahir dari mediator damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI), Martti Ahtisaari.
“Jadi ini (lembaga KKR) mahal sekali nilainya dan sejarah pembentukannya, bahkan Pemerintah Indonesia pun harus bangga dengan KKR Aceh. Sebab Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah untuk mengangkat, memulihkan harkat dan martabat kemanusiaan dalam bingkai keadilan dan kebenaran. KKR Aceh juga bisa menjadi mediator rekonsiliasi bagi para pihak yang pernah berperang dimasa konflik, itu kan tugas yang sangat mulia, harus didukung,” kata Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar, saat mengunjungi Kantor KKR Aceh, di Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat, 17 Februari 2023 kemarin.
Dalam keterangannya, Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun MPA mengatakan, kunjungan itu merupakan kunjungan balasan setelah beberapa hari lalu KKR Aceh berkunjung ke Meuligoe Wali Nanggroe. Dalam kunjungan tersebut Wali Nanggroe didampingi staf khusus DR. Mohammad Raviq dan Rustam Efendi.
Ketua KKR Aceh Masthur Yahya, SH, M.Hum, beserta para komisioner, anggota kelompok kerja, dan staf menyambut langsung rombongan Wali Nanggroe. Pertemuan tersebut berlangsung selama satu jam lebih.
“Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KKR Aceh yang masih memiliki semangat tinggi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meski dalam keadaan keterbatasan ruangan dan alat pendukung perkerjaan,” sebut M. Nasir.
Wali Nanggroe juga berjanji akan berpikir dan berbuat yang terbaik untuk mendukung kerja-kerja KKR.
“Ini adalah pekerjaan mulia, dalam rangka perjuangan untuk mewujudkan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh,” kata Wali Nanggroe dalam pertemuan itu.
Pada kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga kembali mengingatkan bahwa KKR adalah lembaga independen yang bertugas menyuguhkan kebenaran atas apapun peristiwa yang pernah terjadi di masa konflik.
“Itu (peristiwa pelanggaran HAM masa lalu) adalah sejarah yang harus kita rawat dan kita jaga bersama sebagai pengajaran, bukan untuk mengungkit luka lama,” kata Wali Nanggroe.
Malik Mahmud tahu betul bagaimana ide atau usulan KKR muncul saat penandatanganan MoU Helsinki. Inilah yang menurutnya kelancaran tugas-tugas KKR harus didukung semua pihak.
“Dukungan itu tidak saja dari pemerintah daerah, melainkan juga harus ada dari Pemerintah Pusat. Sebab KKR berada di salah satu daerah bekas konflik di Indonesia yaitu Aceh, keberadaannya selama ini sudah dilirik oleh dunia Internasional, KKR Aceh telah mengangkat harkat dan martabat Pemerintah Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia di level PBB,” ucap Wali Nanggroe.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga memberikan semangat dan motivasi kepada para anggota kelompok kerja (Pokja) saat melihat langsung ruang kerja mereka.
Wali Nanggroe menyambangi satu persatu ruangan kerja yang ada di Sekretariat KKR Aceh, termasuk juga ruang arsip dan data yang menyimpan dokumen data korban konflik yang sudah dilakukan pengambilan pernyataan oleh KKR Aceh.
Dengan suasana penuh keakraban, ia berdialog dengan Anggota Pokja sambil memberikan petuah dan semangat agar terus berjuang di tengah keterbatasan.
“Tugas KKR memang sangat berat, terutama dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta memberikan rasa keadilan bagi korban,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua KKR Aceh Masthur Yahya mengatakan, hadirnya Wali Nanggroe ke kantor KKR Aceh memberikan spirit untuk para Komisioner, Anggota Pokja, dan staf di KKR.
“Ini adalah sebuah penghargaan dan sumbangan spirit buat kami di KKR Aceh, kami sangat bahagia dan bergairah dikunjungi Wali Nanggroe, beliau telah menularkan spirit yang sangat positif kepada kami semua,” kata Masthur.[]
