JAKARTA | ACEH INFO – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diminta untuk segera menyelesaikan pembangunan Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud atau yang disapa HRD, saat Rapat Kerja dengan Menteri PUPR di Ruang Sidang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud mengatakan, kontrak tersebut sudah berjalan 1,5 tahun, namum realisasinya sangat memprihatinkan. Sehingga Menteri PUPR, Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono, diminta atensinya terkait proyek tersebut.
“Mohon atensi dari pak menteri agar proyek ini bisa cepat selesai,” ujar Ruslan.
Ruslan menambahkan, apabila rehabilitasi Bendung Krueng pase itu tidak segera diselesaikan, maka bisa merugikan masyarakat, karena manfaatnya berdampak terhadap ribuan petani yang berada di Sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.
Akibat belum selesainya rehabilitasi bendungan tersebut, maka ratusan ribu petani tidak bisa turun ke sawah karena tidak ada air dan tentunya juga ikut berdampak terhadap ekonomi masyarakat.
“Secara umum petani tersebut tidak memiliki pekerjaan alternatif dan apabila tidak bisa turun ke sawah, maka bukan hanya tidak punya beras tapi juga tidak memiliki penghasilan,” tutur Ruslan.
Tambahnya, hal lain yang ikut berdampak adalah meningkatnya aksi kriminal mengingat kebutuhan utama masyarakat tidak terpenuhi, juga dengan pendidikan anak-anak mereka yang selama ini dibiayai dari hasil olah sawah.
Bendungan Krueng Pase bisa memberikan efek domino dan sebagai penggerak ekonomi masyarakat, maka sangat disayangkan apabila keterlambatan pembangunan pekerjaan Bendung Krueng Pase
“Informasi yang saya dapat, PT Rudy Jaya merupakan pemenang tender yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, memiliki kekuatan finansial kontraktornya sangat lemah. Maka berdampak terhadap mobilisasi pekerja dan alat berat,” katanya.
Dirinya menyatakan kecewa dengan kontraktor pilihan BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi), maka tidak hanya jajaran di Balai Wilayah Sungai Aceh yang bertanggung jawab, tapi BP2JK selaku unit organisasi yang diberi kewenangan memilih kontraktor, harus ikut bertanggung jawab penuh atas beban dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
“Tapi, karena sistem pelelangan di PUPR, terlalu fokus pada aspek administasi, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek non teknis lainnya, hari ini terbukti bahwa perusahaan dari Jawa Timur tersebut tidak mampu bekerja maksimal di lapangan,” pungkasnya.
Bukan hanya itu saja, HRD juga ikut menyoroti soal keberlanjutan pembangunan jalan akses menuju Makam Cut Meutia, agar bisa masuk dalam program prioritas di tahun anggaran 2023.
“Sangat disayangkan Pak Menteri karena saya lihat pembangunan jalan ke Makam Cut Meutia belum masuk dalam DIPA 2023.Padahal, untuk melahirkan kegiatan ini membutuhkan perjuangan panjang. Tolong dipastikan pembangunan jalan akses menuju makam pahlawan,” ungkap Ruslan.
Untuk menyelesaikan pembangunan jalan itu, maka membutuhkan dana sekitar Rp 80-an miliar dan informasinya pembangunan jalan ke makam Cut Meutia sudah diusulkan supaya masuk dalam Inpres Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Artinya, secara regulasi tidak ada kendala lagi untuk dibangun meskipun bukan jalan nasional. Tinggal sekarang kebijakan Pak Menteri saja untuk penganggarannya,” kata HRD.
EDITOR: M. AGAM KHALILULLAH
