BANDA ACEH | ACEH INFO – Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky meminta kepada Pemerintah Pusat dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki penyebab yang melatarbelakangi pengungsi etnis Rohingya kerap terdampar di Aceh.
Hal ini untuk mengetahui kebenaran, apakah mereka murni sebagai pencari suaka politik atau hanya menjadikan Aceh sebagai daerah transit untuk kemudian masuk ke Malaysia.
Kata politisi Partai Aceh ini, berdasarkan dari catatan dan amatan di media terkait kasus etnis Rohingya yang melarikan diri dari kamp penampungan seperti di Lhokseumawe, ini menunjukan bahwa mereka tidak murni mencari suaka politik.
“Siapa yang memfasilitasi pelarian mereka, menampung, kemana mereka melarikan diri, iniharus juga diselidiki dan diusut secara tuntas. Apakah ada indikasi terlibat sindikat human trafficking dimana mereka punya agen di Aceh atau Indonesia dan kemudian mereka dibawa ke Sumatera Utara untuk selanjutnya menuju ke Malaysia dan di sana mereka mencari kerja,” sebut Iskandar, kepada acehinfo.id, Selasa, 27 Desember 2022.
Ia menegaskan, indikasi itu harus dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga Aceh tidak harus bertubi tubi dijadikan daerah transit oleh etnis Rohingya dengan berbagai alasan seperti kapal bocor, kehabisan BBM dan stok makanan dan sudah berbulan-bulan di laut.
Menurutnya, alasan-alasan mereka itu tidak harus serta merta kita dengar. Karena, hampir setiap tahun mereka terdampar di Aceh dan bukan daerah lain. Sehingga, ada indikasi memilih Aceh karena mayoritas Islam dan mereka Islam, sehingga masyarakat Aceh memberi bantuan dan menampung mereka dengan alasan kemenusiaan.
Jika secara kemanusiaan maka kedatangan etnis Rohingya yang bertubi-tubi ke Aceh, seperti Aceh Besar dan Pidie maka pemerintah daerah secara kemanusiaan bisa memberi perlindungan seperti penyediaan obat-obatan, makanan dan pakaian dengan batas waktu tertentu, karena secara kemausiaan siapapun wajib membantu demi rasa keadilan bagi mereka.
Namun demikian, kepada seluruh para pihak terkait penanganan pengungsi internasional ini apalagi adanya isu mereka pencari suaka maka pemerintah secepat mungkin melakukan koordinasi dengan tingkatan di atas baik provinsi dan Jakarta.
Karena, tidak serta merta kita harus menampung mereka secara lama, sementara itu banyak kondisi-kondisi dekonomi masyarakat aceh yang butuh perhatian pemerintah.
Lanjutnya, dalam tahun ini sudah tiga kali mereka terdampar di Aceh yakni Lhokseumawe, Aceh Besar dan Pidie. Untuk itu, Komisi I DPR Aceh akan mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam hal ini, Pemerintah Aceh, Kanwil Kemenkumham Aceh, dan aparat kepolisian, Kamla dan kita juga akan mengundang unsur dari pemerintah pusat, IOM dan UNHCR.
“IOM dan UNHCR kita harapkan tidak lepas tanggungjawab jika benar mereka sebagai pengungsi internasional walaupun Indinesia tidak meratifikasi kompenan terkait pengungsi internasiional,” pintanya.
IOM juga harus memastikan mereka dengan didata dan dicek ke negaranya apakah mereka benar-benar pencari suaka politik, dan jika benar maka IOM dan UNHCR harus memfasilitasi bagaimana caranya mereka dipindahkan ke negara ketiga yang bisa menampung para pencari suaka ini,” pungkas Iskandar.
