BANDA ACEH | ACEH INFO – Pasokan listrik di Aceh saat ini dalam kondisi surplus dan tidak lagi bergantung dengan wilayah tetangga, Sumatera Utara. Pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bahkan menyatakan siap memberikan dukungan energi apabila ada industri-industri baru yang hendak dibuka di Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan General Manager PT PLN (Persero) UID Aceh, Parulian Novandi saat melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Saiful Bahri, di ruang kerja Ketua DPRA, Senin, 26 Desember 2022 petang.
Ikut serta dalam audiensi tersebut Senior Manager Niaga PT PLN (Persero) Aceh, Yasnedi, Manager UP3 Banda Aceh Andi Seno, Husni selaku Manager Dal Op, Ardi Muslim selaku Manager SB Mek Aga Dal, dan SOF Mek Aga Dal & PIU Muhktaruddin Juned.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR Aceh juga turut menanyakan keandalan pelayanan PT PLN Aceh dalam menyuplai listik untuk konsumen di Tanoh Rencong. Selain itu, pria yang akrab disapa Pon Yaya tersebut juga sempat menanyakan mekanisme yang harus ditempuh daerah untuk dapat menekan Tarif Dasar Listrik (TDL) agar tidak memberatkan warga Aceh.
Dalam perbincangan yang berlangsung santai tersebut, Pon Yaya juga sempat menyinggung soal pentingnya audit eksternal lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh. “Sepengetahuan saya, setiap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya Aceh, maka harus ada audit eksternal dalam hal ini bukan BPK maupun Dinas Keuangan,” katanya.
Merujuk hal tersebutlah Pon Yaya kemudian turut mempertanyakan keuntungan yang diperoleh PT PLN UID Aceh dari jutaan pelanggan di daerah tersebut. Ketua DPR Aceh menyebutkan hal ini perlu diketahui secara terbuka oleh pemerintah daerah dalam rangka mencari solusi untuk membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menyikapi beberapa pertanyaan tersebut, Parulian mengaku saat ini seluruh kebijakan PT PLN UID Aceh mengikuti arahan Pusat sehingga tidak bisa secara otonomi memberikan tarif dasar listrik tertentu untuk Aceh.
Sementara untuk kondisi keuangan dan laba bersih yang diterima PT PLN Aceh juga masih minus. “Biaya operasional lebih besar daripada laba yang diperoleh,” tutur Parulian.
Menurut Parulian, kondisi ini berbeda dengan apa yang dialami oleh PT PLN Pusat—terutama PLN yang ada di Jawa. Selama ini, kata dia, untuk operasional saja PT PLN Aceh masih mendapat subsidi dari PLN Pusat.
Parulian juga menyebutkan PT PLN Aceh tidak dibebankan membagi keuntungan untuk daerah. Hal ini berbeda dengan sektor minyak bumi dan gas (Migas). Meskipun tidak memiliki keuntungan, Parulian menyebutkan, PT PLN Aceh selama ini tetap mengucurkan dana CSR untuk masyarakat yang membutuhkan.
“Jadi selama ini PT PLN Aceh hanya memberikan bantuan skala kecil untuk masyarakat di Aceh, seperti bantuan-bantuan berupa gerobak kepada UMKM serupa CSR,” tegas Ketua DPR Aceh ketika menjelaskan inti pertemuan dengan pimpinan PT PLN UID Aceh usai audiensi.[]
