Bendera Alam Peudeung merupakan simbol pemersatu yang kemudian diboyong ke ruang paripurna DPR Aceh untuk sama-sama menolak kenaikan harga BBM. Di ruangan yang selama ini menjadi fasilitas wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran itu pula Alam Peudeung menjadi saksi bisu aksi massa mahasiswa.
+++
BENDERA berlatar merah itu terlihat gagah di antara bendera Merah Putih dan beberapa bendera organisasi mahasiswa. Ada bulan dan bintang di selembar kain berlatar merah itu. Di bawah simbol bulan bintang itu juga terdapat sebilah pedang berwarna putih. Inilah bendera Alam Peudeung yang dibawa massa mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry kala menggelar protes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di gedung DPR Aceh, Senin, 5 September 2022.
Bagi sebagian masyarakat Aceh, bendera Alam Peudeung merupakan simbol pemersatu yang juga menjadi pembangkit semangat.
Sekretariat Majelis Istiadat DiRadja Keradjaan Aceh Darussalam, Teuku Muhammad Suaidi, dalam beberapa kesempatan mengatakan Alam Peudeung merupakan simbol peradaban untuk mengembalikan semangat pemersatu Aceh.
“Alam Peudeung ini bendera adat istiadat, bendera pemersatu juga penyemangat masyarakat Aceh,” kata Teuku Muhammad Suaidi setiap mengibarkan bendera Alam Peudueng pada beberapa momentum Tahun Baru Islam.
Namun tampaknya bagi mahasiswa UIN Ar Raniry, bendera Alam Peudeung turut menjadi simbol dalam mencari keadilan guna melawan kebijakan yang menyakiti rakyat. Inilah yang diduga membuat bendera warisan Kerajaan Aceh Darussalam itu turut menemani massa saat menyuarakan keadilan dan menuntut pembatalan naiknya harga BBM.
“Mana anggota dewan, mana Ketua DPRA?” Teriak massa usai berhasil menguasai ruang paripurna.
Beberapa saat kemudian, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri bersama Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin, dan anggota DPR Aceh Teuku Raja Keumangan, Bardan Sahidi serta Ridwan Yunus sepakat menemui mahasiswa. Mereka mendengar orasi mahasiswa di ruang paripurna yang fokus pada penolakan kenaikan harga BBM.
Massa yang menggunakan almamater biru tersebut kemudian duduk di kursi para anggota dewan. Mereka terus berorasi meminta keadilan dan menolak keputusan pemerintah.
Mengetahui pimpinan DPR Aceh telah datang, para mahasiswa tak jua kunjung menyampaikan tuntutan mereka secara resmi. Massa bahkan menantang DPR Aceh untuk mau meneruskan petisi ke Pusat terkait penolakan kenaikan harga BBM.
“Meunyo beurani berjanji, kamo peutubit petisi. Meunyo hana berani, hana kamo peutubit (kalau berani berjanji, kami keluarkan petisi. Tetapi kalau tidak berani, tidak kami keluarkan),” ucap Kooordinator Aksi, Muhammad Al Amin.
Tak berselang lama, massa mulai membacakan poin tuntutannya terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Secara gamblang massa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan menaikkan BBM saat ini. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, massa menilai kebijakan Pemerintah Jokowi itu akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat Indonesia.
Dalam orasinya, massa juga mendesak pemerintah agar memformulasikan kebijakan alternatif terbaik di samping mendistribusikan bansos dan BLT. Mereka turut mendesak pemerintah untuk membuat regulasi penyaluran BBM bersubsidi dengan berdasakan data yang tepat dan terukur.
“Keempat mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif listrik, oke,” kata Muhammad Al Amin membaca petisi mahasiswa.
Massa juga mendesak DPR RI agar menolak proposal pemerintah terkait kenaikan harga BBM.
Seperti diketahui, kenaikan BBM bersubsidi memliki multiplier effect seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan. Kenaikan harga BBM bersubsidi juga mengakibatkan inflasi bahan pangan (volatile food) yang hampir menyentuh 12 persen, seperti yang terjadi per Juli 2022.
Dari penelusuran acehinfo.id, kebijakan menaikkan harga BBM di era pemerintahan Joko Widodo bukan sekali ini saja terjadi. Kurun 10 tahun kepemerintahannya, tercatat sudah lebih dari lima kali pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM. Kebijakan menaikkan harga BBM era Jokowi dimulai pada 17 November 2014 lalu, meskipun kemudian sempat diturunkan pada 1 Januari 2015.
Namun, tak beberapa lama kemudian, pemerintah Jokowi kembali mengumumkan kenaikan harga minyak pada Sabtu siang, 28 Februari 2015. Berselang satu bulan kemudian, tepatnya Sabtu, 28 Maret 2015, pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar. Selanjutnya pemerintah memutuskan kembali menaikkan harga minyak pada 10 Oktober 2018, tetapi diurungkan.
Teranyar, pemerintahan Jokowi mengumumkan kenaikan harga minyak pada Sabtu, 3 September 2022 siang. Pengumuman kenaikan harga BBM ini terbilang cukup mendadak lantaran langsung berlaku sejak satu jam ditetapkan.
Berdasarkan pengumuman pemerintah, harga Pertalite yang sebelumnya dijual Rp 7.650 per liter kini naik menjadi Rp10 ribu per liter. Sementara Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter, dan solar subsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.
Kebijakan tak populis ini dinilai begitu memberatkan masyarakat Indonesia yang baru mencoba keluar dari momok “virus Corona”. Inilah yang kemudian disuarakan mahasiswa UIN Ar Raniry dan sejumlah lembaga mahasiswa di Aceh lainnya dalam sepekan terakhir. Protes ini pula yang diduga kemudian membuat para mahasiswa dari UIN turut memboyong bendera Alam Peudeung—yang diharap menjadi simbol pemersatu dan penyemangat dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Hidup Mahasiswa![]
